Did You Know? The number of possible ways of playing the first four moves per side in a game of chess is 318,979,564,000.
RSS Feeds:
Posts
Comments

HUKUM PERDATA

SKRIPSI

  1. HAK OPSI DALAM PENYELESAIAN HUKUM WARIS DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)
  2. DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA
  3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI (STUDI KASUS TENAGA KERJA Q-CLUB SLEMAN YOGYAKARTA)
  4. PERLINDUNGAN  HUKUM   BAGI   PEMBERI   WARALABA DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN FEE OLEH PENERIMA WARALABA PADA PERJANJIAN WARALABA DI LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA YOGYAKARTA
  5. TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM HAL TERJADINYA MALPRAKTIK DI RSUD TARAKAN
  6. PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN UU NO. 1 TH. 1974 DI KABUPATEN MAGELANG
  7. PELAKSANAAN PERKAWINAN SASAK MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI NUSA TENGGARA BARAT
  8. PELAKSANAAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI JATIROGO TUBAN JAWA TIMUR.
  9. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
  10. SENGKETA PEMELIHARAAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DAN PENYELESAIANNYA PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA
  11. AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA  BERSAMA BAGI YANG BERAGAMA ISLAM SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI KOTA YOGYAKARTA
  12. TINJAUAN YURIDIS TENTANG GUGATAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
  13. KEKUASAN ORANG TUA DAN PERWALIAN DALAM PRAKTEK PENGADILAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI KABUPATEN SLEMAN
  14. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEDESAAN PADA BANK DESA DI KELURAHAN WONOSARI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
  15. PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1958
  16. PENYELESAIAN WANPRESTASI DI PASAR MODAL DALAM SISTEM JATS MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
  17. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA PT. REFI CHEMICAL INDUSTRY YOGYAKARTA
  18. PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK DI PERUM PEGADAIAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 

 

TESIS PERDATA/DAGANG

  1. TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UU NO. 2 TH. 2004
  2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN
  3. PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)
  4. AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA KAWIN KONTRAK TERHADAP KEDUDUKAN ISTERI, ANAK DAN HARTA KEKAYAAN
  5. PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM FORMAT BISNIS FRANCHISE (WARALABA) DI KOTA MAKASSAR
  6. PEMBIAYAAN PADA UKM MELALUI MODAL VENTURA OLEH PT.  SARANA KALTIM VENTURA
  7. ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BELI SEWA PADA PT BOSOWA BERLIAN MOTOR DI KOTA MANOKWARI
  8. ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PADA PENGGUNA
  9. JASA LEMBAGA PEMBIAYAAN SEBAGAI PENUNJANG PEMASARAN KENDARAAN BERMOTOR
  10. PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP WANPRESTASI REKSADANA BNI DANA BERBUNGA MENURUT UU NO. 8 TH. 1995 TENTANG PASAR MODAL
  11. TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO)
  12. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR NEGOSIASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  DI KOTA PAREPARE
  13. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN ASING MENURUT UU NO. 14 TH. 2001 TENTANG PATEN
  14. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA
  15. PENJAMINAN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT
  16. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
  17. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA
  18. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BANK ARTHA GRAHA CABANG DENPASAR BALI
  19. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN ASING YANG DIDAFTARKAN DI INDONESIA
  20. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER DI INDONESIA (STUDI KASUS GUGATAN MS CORP. TERHADAP PT PANCA PUTRA KOMPUTINDO)
  21. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN BIAYA PATEN SEBAGAI SYARAT PERLINDUNGAN PATEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN PATEN DI INDONESIA (STUDI KHUSUS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA)
  22. UPAYA PENEGAKAN  HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG PATEN DI INDONESIA
  23. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN HAK PATEN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENEMU DI BIDANG TEKNOLOGI DI INDONESIA
  24. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LISENSI HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN LAGU DI INDONESIA
  25. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN LISENSI DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU NO. 19 TH. 2002

 

 

TESIS KENOTARIATAN

  1. PERANAN KODE ETIK PROFESI DALAM PEMULIAAN JABATAN NOTARIS
  2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS MENURUT UU NO. 30 TH. 2004

 

 

TESIS HTN

  1. FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPUAS DAN SUNGAI MELAWI KABUPATEN SINTANG
  2. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK YANG BERORIENTASI WATERFRONT CITY
  3. PERANAN DPRD DALAM MEMBAHAS DAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA KENDARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

 

 

TESIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

  1. PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
  2. PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH PROVINSI DIY
  3. TINJAUAN YURIDIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA SATU
  4. RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

 

 

 

 

HUKUM PIDANA

 

SKRIPSI PIDANA

  1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Proses Pembuktiannya
  2. Tinjauan Yuridis Pembinaan terhadap Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.
  3. Kajian Disparitas Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian.
  4. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Kesehatan melalui Pelaksanaan Informed Consent.
  5. Implementasi Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
  6. Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya di Kelurahan Oesapa Nusa Tenggara Barat
  7. Penggunaan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Praktek Pemberantasan Tipikor di Wil Hk PN Jakarta Selatan.
  8. Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Kepolisian Dalam Penyelidikan Perkara Pidana.

 

TESIS PIDANA

  1. Problematika Tindak Pidana Aborsi (Suatu Tinjauan Normatif)
  2. PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI KOTA MANADO
  3. Penyimpangan Hukum Acara Pidana Khusus yang Berhubungan dengan Tipikor.
  4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Proses Pembuktiannya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
  5. Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Terhadap Visualisasi Oleh Media Televisi Mengenai Anak Yang Terpaksa Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
  6. Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di  Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.Net)

 

    Baca selengkapnya »

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Keterangan: Skripsi-Tesis yang ada di situs ini adalah contoh dari bagian dalam skripsi atau Tesis saja. Bagi yang berminat untuk memiliki versi lengkap dalam format Softcopy hubungi ke nomor HP. 081904051059 atau Telp.0274-7400200. Skripsi Rp300rb, Tesis Rp500rb. Layanan ini bersifat sebagai referensi dan bahan pembelajaran. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Judul terkait:

Layanan Pencarian Data dan Penyedia Referensi Skripsi Tesis   No.HP.0819.0405.1059  Home: (0274) 7400200