Did You Know? In England, the Speaker of the House is not allowed to speak.
RSS Feeds:
Posts
Comments


BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang Masalah

Esensi pemerintahan dalam suatu wilayah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998: 139).

Pelayanan yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan yang baik, yaitu pelayanan yang berkualitas. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka prakarsa masyarakat untuk proaktif dalam mengisi pembangunan daerah akan semakin terdorong dan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan mengantarkan masyarakat pada jenjang kesejahteraan yang lebih baik akan dapat dicapai.

Menurut Widodo (2001: 75), pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan yang memiliki akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Efisien, mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan, mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan. Sederhana, mengandung arti prosedur tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran serta jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Keterbukaan, mengandung arti semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik diminta ataupun tidak. Tepat waktu mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Responsif lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi yang dilayani. Adaptif mengandung arti cepat menyesuaikan tuntutan apa yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan kerangka kontekstual tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan penelitian di Kabupaten Poso. Dari survei awal yang dilakukan, pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Poso terhadap masyarakatnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan. Kendala ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Poso tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adapun kendala utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Poso sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang baik adalah kondisi keamanan yang sangat buruk akibat adanya konflik sosial yang berkepanjangan di Kabupaten Poso.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan pemerintahan yang baik menghendaki prakondisi yang kondusif. Pemerintahan yang baik akan sulit dilaksanakan di daerah-daerah konflik yang kacau dan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakatnya. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sebuah konflik yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras Antar Golongan) telah menciptakan sebuah kondisi yang tidak kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik di Kabupaten Poso.

Diawali dari masalah sosial politik dan konflik anak muda, kemudian menjadi konflik agama yang sangat melebar antara Islam dan Kristen. Perselisihan dipicu oleh perselisihan pemuda Islam bernama Ridwan Kamboni dengan empat orang pemuda Kristen bernama Roy Bisalemba, Elfis Mahfal, Stenil Langingi, dan David Palise pada saat menjelang sahur dibulan puasa tahun 1998. Roy cs. melukai Ridwan dengan senjata tajam di depan sebuah masjid. Ridwan terluka dan atas insiatif warga yang ada di sekitar masjid dilakukan pengumuman lewat corong masjid mengenai kejadian tersebut. Akibatnya massa berdatangan dan ingin meringkus, akan tetapi Roy cs. berhasil melarikan diri. Karena Roy cs. tidak berhasil diringkus maka massa mengamuk menghancurkan beberapa rumah milik orang Kristen, terutama rumah keempat pemuda yang melakukan pengeroyokan. Terjadi kekacauan yang mengakibatkan korban tewas 22 orang, hilang 60 orang, dan luka berat 79 orang (Oposisi Edisi 86, 27 Maret – 2 April 2000).

Dipicu oleh peristiwa tersebut terjadilah konflik antar pemeluk agama Islam dan Kristen. Hampir semua penduduk terlibat konflik karena menyangkut agama yang menyebabkan semua pihak tidak bisa netral. Semua pihak baik yang beragama Islam maupun Kristen semuanya merasa tertindas, sengsara, dan kalah. Masing-masing pihak mempunyai dan diliputi rasa amarah yang tinggi, oleh karena itu perilaku semua kelompok sudah di luar batas-batas ajaran agama. Semua kelompok hanya merasa mempertahankan diri dari serangan kelompok lain, oleh karena itu semua pihak berusaha meminta bantuan baik dari dalam maupun luar negeri. Hal terakhir ini justru menimbulkan isu baru pada kedua belah pihak yang bertikai yang mana pihak Kristen menuduh pihak Islam dibantu oleh jaringan Al-Qaeda dari Timur Tengah dan pihak Islam menuduh pihak Kristen dibantu oleh Amerika.

Polri dan TNI sudah berusaha keras menghentikan konflik tersebut, tetapi karena sifatnya adalah seperti perang gerilya melawan gerilya di daerah yang sangat luas maka konflik sangat sulit dihentikan. Akibat konflik hampir semua sendi kehidupan menjadi lumpuh. Pemerintahan pun ikut terpengaruh menjadi terganggu kinerjanya dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Padahal kinerja pemerintah justru sangat dibutuhkan dalam kondisi yang penuh konflik tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya konflik maka keamanan, perekonomian, dan kesehatan masyarakat menjadi terganggu. Dibutuhkan penanganan yang cepat dan tepat dalam mengatasi keadaan tersebut. Akan tetapi di sisi lain pegawai pemerintahan juga tidak bisa bekerja dengan baik di bawah ketakutan dan keadaan yang tidak normal akibat konflik.

Sejauh mana dampak dari konflik bernuansa SARA di Kabupaten Poso mempengaruhi kinerja pemerintah Kabupaten Poso membuat penulis tertarik.

 

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana kinerja Pemda Kabupaten Poso sebagai daerah konflik terhadap pelayanan publik?
  2. Kendala apa yang dihadapi Pemda Kabupaten Poso sebagai daerah konflik dalam pelaksanaan pelayanan publik dan bagaimana cara mengatasinya?

 

C.  Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

  1. Untuk mengetahui kinerja yang menghambat pelayanan publik.
  2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak optimalnya kinerja pemerintah di daerah konflik.
  3. Untuk mengetahui kapasitas pemerintah lokal dalam mengatasi masalah konflik yang bernuansa SARA.

 

D.  Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.   Manfaat Praktis

Memberi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik.

2.   Manfaat Akademik

Memberi gambaran mengenai efektivitas pemerintahan di daerah konflik dalam rangka membangun wacana pengoptimalan pelayanan publik di daerah konflik.


    Baca selengkapnya »

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Keterangan: Skripsi-Tesis yang ada di situs ini adalah contoh dari bagian dalam skripsi atau Tesis saja. Bagi yang berminat untuk memiliki versi lengkap dalam format Softcopy hubungi ke nomor HP. 081904051059 atau Telp.0274-7400200. Skripsi Rp300rb, Tesis Rp500rb. Layanan ini bersifat sebagai referensi dan bahan pembelajaran. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Judul terkait:

Keyword:

makalah pelayanan publik (180), kinerja pelayanan publik (36), makalah tentang pelayanan publik (30), makalah pelayanan masyarakat (19), pelayanan publik di daerah (13)

Layanan Referensi & Konsultan Skripsi Tesis & Disertasi   No.HP.0819.0405.1059  Home: (0274) 7400200