Did You Know? Wearing headphones for just an hour will increase the bacteria in your ear by 700 times.
RSS Feeds:
Posts
Comments

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang tadinya sebelum berlakunya UU No. 22 Th. 1999, otonomi yang dimiliki pemerintah daerah hanyalah otonomi nyata dan bertanggung jawab saja, tetapi dengan berlakunya UU No. 22 Th. 1999 menjadi otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah :

Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang bulat dan utuh dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.[1]

Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah :

Pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangga di daerahnya.[2]

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah :

Pemberian otonomi benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan di daerah.[3]

Permasalahan kedua yang dihadapi pemerintah daerah sehubungan dengan adanya otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab adalah masalah birokrasi. Birokrasi yang ada sekarang ini harus disesuaikan untuk dapat melaksanakan sistem otonomi daerah yang baru.

Dalam kaitan dengan perubahan sistem birokrasi ini, maka ada isu sentral yang menjadi dasar dari perubahan itu, yaitu terciptanya good governance (tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik).[4] Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemerintahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penyelenggaraan pemerintahan yang baik berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Dalam kaitan ini, di Negeri Belanda (yang juga diikuti oleh ahli Hukum Administrasi Negara Indonesia) dikenal “prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik”. Asas-asas ini berisi pedoman yang harus dipergunakan oleh administrasi negara dan juga oleh hakim untuk menguji keabsahan (validitas) perbuatan hukum (rechtshandelingen) atau perbuatan yang nyata (feitelijkehandelingen) administrasi negara. Asas-asas ini antara lain mencakup : “motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang (willekeur), kehati-hatian (zorgvuldigheit), kepastian hukum, persamaan perlakuan, tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan (detournement depouvoir), fairness, dan lain-lain.[5]

Kesemua syarat good governance yang telah disebutkan di atas, ingin dipenuhi melalui restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dilakukan.

Berkaitan dengan restrukturisasi yang akan dilakukan ini, telah diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Akan tetapi belum lama PP ini berjalan, telah dilakukan perubahan melalui PP No. 8 Th. 2003. Adanya perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa PP No. 84 Th. 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintah Daerah.

Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintah Daerah sehubungan dengan restrukturisasi yang didasarkan pada PP No. 8 Th. 2003.[6] Pertama, di dalam aspek kelembagaan akan terjadi penyempitan struktur kelembagaan. Hal ini akan menimbulkan beberapa jabatan hilang dan akan dirasakan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Akan tetapi di sisi lain, akan terjadi efisiensi anggaran (sesuai dengan tujuan PP No. 8/2003). Kedua, adalah belum melembaganya karakteristik good governance di dalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan kaidah good governance di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik.

Ketiga, yang muncul di bidang kelembagaan, yaitu dilema terhadap penciutan (likuidasi) lembaga-lembaga daerah. Sebagaimana diketahui pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu pendanaan, personil, peralatan, dan pengelolaan. Bila keempat faktor itu dikembangkan di daerah, maka biasanya akan menimbulkan kendala pendanaan. Untuk itu jalan pintas yang dapat dilakukan adalah dengan melikuidasi lembaga-lembaga daerah.

Keempat, keberlanjutan pembangunan daerah memerlukan institusi lokal yang mampu dan berdaya dalam menghadapi tantangan dan perubahannya. Saat ini memang ada upaya-upaya untuk membentuk institusi baru, tetapi tidak memperhatikan keberadaan-keberadaan institusi yang mungkin jika ditingkatkan dan diberdayakan, dapat menjalankan peran baru dan menjawab berbagai tantangan baru. Institusi-insitusi itu harus mampu mewadahi perubahan di segala aspek : sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Kelima, restrukturisasi kelembagaan akan mengakibatkan penganguran terselubung atau dipensiunkan/pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya, banyak daerah akan menerima beban permasalahan sosial dan ekonomi yang bertambah berat.

Keenam, adalah permasalahan profesionalisme tidak jalan, sehingga berpengaruh kepada kelembagaan. Dinamika perkembangan masyarakat sangat cepat, dengan permasalahan yang semakin multidimensional, menuntut Pemda menangani permasalahan daerah secara tepat dan profesional. Di samping itu, masih sering terjadi penempatan pegawai tidak sesuai dengan keahliannya.

Permasalahan lainnya, adalah meningkatnya kecenderungan untuk merekrut dan mempromosikan pegawai yang merupakan putera asli daerah, sehingga penerimaan pegawai sering kali tidak diawali dengan analisis kebutuhan yang rasional, tetapi lebih pada pertimbangan emosional dan euforia reformasi yang masih banyak dirasakan di daerah-daerah. Di samping itu ditemukan juga adanya beberapa pejabat daerah yang terlibat KKN, birokrasi lamban, tidak responsif, tidak transparan, dan sebagainya.

Sementara itu sekarang ini masih ditemukan berbagai kelemahan birokrasi pemerintahan di daerah, yaitu :[7]

  1. Struktur organisasi dan tata kerja yang dibuat oleh masing-masing Pemda hanya sekadar menampung personel dalam suatu jabatan struktural. Struktur dan lembaga yang baru dibentuk, baik karena penggabungan maupun penggantian sering kali hanya dilakukan untuk mengakomodasikan jumlah personel yang berlebih dan upaya menyiasati anggaran. Pembentukan struktur tidak melalui pengkajian yang matang sehingga tidak efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu tidak tersedianya SDM yang terampil dan memiliki kemampuan di bidang itu menjadi salah satu faktor penyebab ketidakefektifan birokrasi pemerintah daerah.
  2. Partisipasi rakyat masih rendah.
  3. Transparansi belum berjalan.
  4. Mekanisme kerja dan pembagian tugas yang tumpang tindih akan menyulitkan kalangan internal dan masyarakat dalam berurusan dengan Pemda.
  5. Politisasi PNS tetap menggejala.
  6. Sistem karier yang tidak jelas membuat persaingan yang tidak sehat.

    Di Pemerintah Kabupaten Sleman, masalah yang dihadapi sehubungan dengan adanya PP No. 8 Th. 2003 adalah adanya penghapusan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Sebelumnya menurut PP No. 84 Tahun 2000 ditentukan di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya mempunyai 15 Dinas Daerah dan 12 LTD (Lembaga Teknis Daerah, sedangkan menurut PP No. 8 Th. 2003 ditentukan sebanyak-banyaknya ada 14 Dinas dan 8 LTD. Adanya penghapusan Dinas dan LTD ini mengalami kendala-kendala, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, antara lain beberapa jabatan hilang akan dirasakan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, serta munculnya penganguran terselubung akibat tidak adanya lembaga yang semula ada kemudian dihapuskan. Selain itu ada pula penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan PP No. 8 Th. 2003.

    Di atas semua kendala yang ditemui dalam restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Sleman, telah disusun Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Di dalam Peraturan Daerah tersebut dituangkan perubahan struktur organisasi yang dialami Kabupaten Sleman sebagai akibat perubahan Peraturan Pemerintah dari PP No. 84 Th. 2000 menjadi PP No. 8 Th. 2003. Untuk lebih memperjelas mengenai perubahan struktur kelembagaan yang terjadi, Perda No. 12 Th. 2003 tersebut juga dilengkapi dengan bagan struktur organisasi kelembagaan Kabupaten Sleman.

    B. Rumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

    1. Bagaimana proses restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda No. 12 Th. 2003?
    2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Sleman dan cara mengatasinya?

    C. Tujuan Penelitian

    Ada dua tujuan penelitian ini, yaitu :

    1. Untuk mengetahui proses restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda No. 12 Th. 2003.
    2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Sleman dan cara mengatasinya.

    D. Tinjauan Pustaka

    Untuk melaksanakan sistem pemerintahan Indonesia, dikenal organisasi pemerintahan. Organisasi ini dikenal dengan sebutan birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan mempunyai struktur organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi pemerintahan daerah adalah PP No. 84 Tahun 2000 sebagaimana diperbaharui dengan PP No. 8 Th. 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

    Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :[8]

    1. Kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah.
    2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.
    3. Kemampuan keuangan daerah.
    4. Ketersediaan sumberdaya aparatur.
    5. Pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

      Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah di masing-masing daerah ditentukan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam PP No. 8 Th. 2003. Peraturan Daerah tersebut menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah. Penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

      Menurut Bernard (dalam Syamsi)[9], organisasi adalah kumpulan individu yang terkoordinasi secara sadar, sehingga bisa juga dinyatakan

      sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan. Dari definisi organisasi di atas dapat diketahui bahwa organisasi memiliki makna antara lain :

      1. Organisasi memiliki unsur kerjasama dari individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
      2. Organisasi memiliki bentuk atau struktur.
      3. Anggota organisasi memiliki bakat-bakat tertentu untuk melakukan tugas-tugasnya.

      Di lain pihak Allen (dalam Sutarto)[10] merumuskan organisasi sebagai proses menetapkan dan mengelompok-kelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, merumuskan, melimpahkan tanggung jawab dan wewenang, menyusun hubungan dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerjasama secara efektif dalam mencapai tujuan. Dari pengertian tersebut organisasi lebih menekankan proses menetapkan dan mengelompokan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya.

      Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah, maka organisasi perangkat daerah yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan tetap mengingat adanya hubungan yang dinamis antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Manan yang mengatakan :

      Hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang bagaimanapun luasnya bukanlah patokan statis tetapi patokan dinamik. Bandul-bandul berhubungan itu harus selalu berayun antara “memusat” dan “mendaerah”, dalam keseimbangan yang mampu mengemban tuntutan yang senantiasa berkembang baik pada sektor kemasyarakatan, kebangsaan, maupun kenegaraan. Yang perlu dijaga, agar ayunan bandul tersebut tidak mengorbankan secara berlebihan arah yang lain. Hal ini perlu diperingatkan. Jangan sampai terlena dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain.[11]

      Berdasarkan uraian dari Manan di atas dapat diketahui bahwa wewenang penuh yang dimiliki oleh daerah dalam membentuk organisasi perangkat daerah tidak boleh mengabaikan hubungan daerah tersebut dengan pusat. Dalam arti bahwa daerah tidak boleh terlalu mengagung-agungkan wewenangnya sehingga mengabaikan hubungannya dengan pemerintah pusat.

      Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa sekarang telah muncul peraturan pemerintah yang baru dalam bidang organisasi pemerintah daerah, yaitu PP No. 8 Th. 2003. Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah (Pasal 1 No.7 PP No. 8 Th. 2003).

      Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dilakukan proses restrukturisasi kelembagaan pada setiap Pemerintah Daerah. Adapun tujuan dari proses restrukturisasi kelembagaan adalah untuk menghasilkan organisasi pemerintahan daerah yang bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif.

      Dalam hal ini implementasi kelembagaan menurut PP Nomor 8 Tahun 2003 tidak lepas dari tahapan-tahapan implementasi sebagai berikut :

      1. Perumusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara atau Keputusan Mahkamah Agung,
      2. Implementasinya oleh satu atau lebih badan-badan administratif (administrative agencies) dan barangkali pula badan-badan peradilan bawahan (Pengadilan Negeri),
      3. Reformulasinya oleh pembuat kebijaksanaan asli (pemrakarsa kebijaksanaan) atas dasar keberhasilan dan kendala-kendala yang dialami selama berlangsungnya proses implementasi.

        Para pejabat yang terpilih menjadi pengisi jabtan struktural di dalam organisasi pemerintahan memiliki kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan legitimasi (legitimate power). Menurut Thoha, kekuasaan legitimasi adalah “Kekuasaan yang bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Secara normal semakin tinggi jabatan seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasinya.”[12]

        Di dalam struktur organisasi pemerintahan, para pegawai yang terpilih memegang jabatan struktural kemudian dilantik untuk kemudian melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan jabatan yang dipegangnya tersebut. Adapun mereka yang tidak terpilih menjadi pemimpin tetap melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

        E. Metode Penelitian

        1. Obyek penelitian

        Obyek penelitian dalam tulisan ini adalah proses restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda No. 12 Th. 2003 dan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Sleman serta cara mengatasinya.

        2. Subyek penelitian

        a. Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman

        b. Kepala Bagian Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sleman

        3. Sumber data

        a. Data primer

        Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan para subyek penelitian.

        b. Data sekunder

        1) Bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Organisasi Daerah.

        2) Bahan hukum sekunder berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

        3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

        4. Teknik pengumpulan data

        a. Data primer

        Dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber. Wawancara yang dilakukan ada dua macam, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur atau menggunakan kombinasi keduanya. Wawancara berstruktur adalah wawancara dengan pertanyaan yang diajukan berasal dari pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah pertanyaan yang timbul secara spontan pada saat wawancara dilakukan.

        b. Data sekunder

        Dilakukan dengan cara :

        1) Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

        2) Studi dokumentasi, yakni dnega mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003.

        5. Metode pendekatan

        Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan membuat deskripsi hasil penelitian yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

        6. Analisis data

        Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis

        dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut : [13]

        a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.

        b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.

        c. Data yang telah disistematisasi selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

        F. Kerangka Skripsi

        Dalam penulisan skripsi ini digunakan sistematika penulisan yang meliputi : Bab I Pendahuluan, bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, dan Metode Penelitian. Bab II Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian, antara lain teori tentang Pemerintahan Daerah, Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Implementasi Penataan Kelembagaan, teori-teori ini dianggap relevan karena adanya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah terjadi dilatarbelakagi oleh adanya otonomi daerah ini. Bab III Tinjauan Umum Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, bab ini berisi Alasan-alasan Perlunya Penataan Kelembagaan, Bentuk-bentuk Struktur Kelembagaan dan Dampak Kesalahan dalam Penataan Kelembagaan Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi. Bab IV Pelaksanaan Perda No. 12 Th. 2003 di Kabupaten Sleman, bab ini berisi Perbandingan Antara Ketentuan PP No. 84 Tahun 2000 dengan PP No. 8 Tahun 2003, Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Kabupaten Sleman menurut Perda No. 12 Th. 2003, Struktur Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman, Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Penataan Kelembagaan Serta Upaya Mengatasinya. Bab V Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.


        [1] Rizal Alfian Malarangeng, dkk., 2001, Otonomi Daerah, Perspektif, Teoritis dan Praktis, Bayu Indra Grafika bekerja sama dengan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Jakarta, hlm. 117.

        [2] Suara Pembaruan, 2002, Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 45.

        [3] Ibid, hlm. 27.

        [4] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cetakan III, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hlm. 273.

        [5] Ibid., hlm. 274.

        [6]Sarundajang, Birokrasi dalam Otonomi Daerah dan Upaya Mengatasi Kegagalannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 138-139.

        [7] Ibid., hlm. 139-140.

        [8] Deddy Supriadi Bratakusumah & Dadang Solihin, 2004, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 158.

        [9] Muhammad Syamsi, Organisasi Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1988, hlm. 11-12.

        [10]Sutarto, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1978, hlm. 28.

        [11] Bagir Manan, op. cit., hlm. 46.

        [12] Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 334.

        [13] Anonim, Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003, hlm. 5.

          Baca selengkapnya »

        ===================================================
        Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
        ===================================================

        Keterangan: Skripsi-Tesis yang ada di situs ini adalah contoh dari bagian dalam skripsi atau Tesis saja. Bagi yang berminat untuk memiliki versi lengkap dalam format Softcopy hubungi ke nomor HP. 081904051059 atau Telp.0274-7400200. Skripsi Rp300rb, Tesis Rp500rb. Layanan ini bersifat sebagai referensi dan bahan pembelajaran. Kami tidak mendukung plagiatisme.

        Judul terkait:

          Layanan Pencarian Data dan Penyedia Referensi Skripsi Tesis   No.HP.0819.0405.1059  Home: (0274) 7400200