Did You Know? An average human loses about 200 head hairs per day.
RSS Feeds:
Posts
Comments

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari tata kehidupan makhluk hidup, oleh karena itu tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan tanah sebagai tempat tinggalnya maupun untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia dengan tanah merupakan hubungan yang sangat erat dan bersifat abadi, dimulai sejak manusia lahir hingga akhir hayatnya manusia selalu berhubungan dengan tanah.

Kebutuhan akan tanah dari hari ke hari semakin meningkat, antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan, sedangkan luas tanah terbatas atau tetap. Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, dan adanya tuntutan akan adanya mutu kehidupan yang lebih baik sebagai dampak positif dari keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan, semuanya ini memerlukan tanah sebagai sarana dasarnya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut, sebagai konsekuensi logisnya maka telah meningkat pula berbagai masalah pertanahan yang dalam beberapa tahun terakhir ini muncul ke permukaan dan menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat berupa pengaduan dan pernyataan tidak puas yang disampaikan baik melalui media massa, atau melalui kotak pos 5000 maupun langsung kepada pimpinan Badan Pertanahan Nasional.

Masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan di bidang pertanahan masih terlalu sulit dan berbelit-belit dalam prosedur, lamanya waktu pemrosesan serta biaya yang tinggi. Penyebabnya bisa dikarenakan pelayanan kantor pertanahan yang kurang optimal. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan masyarakat akan perlunya keterbukaan dalam pelaksanaan tugas, prosedur pembayaran yang sederhana, kepastian waktu dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dalam penyelesaian urusan hak atas tanahnya, serta berbagai kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Dilandasi oleh amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagai kelanjutannya maka telah disusun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berarti bahwa telah diletakkan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan pertanahan guna terwujudnya tujuan pembinaan hukum pertanahan nasional dan menyelenggarakan administrasi pertanahan guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pasal 2 UUPA menjelaskan bahwa bumi (tanah), air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, bukan merupakan milik negara akan tetapi pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa yang dimaksud serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbutan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok Badan Pertanahan Nasional sekaligus merupakan salah satu fungsi kantor pertanahan Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Oleh sebab itu kiranya wajar apabila pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional akan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan perhatian terhadap upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan pertanahan tersebut. Upaya peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat mempunyai aspek yang sangat luas, dari tingkat kebijakan termasuk penerbitan ketentuan peraturan yang diperlukan sampai tingkat pelaksanaannya.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pembangunan pertanahan. Untuk itu telah dikeluarkan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di bidang pertanahan. Instruksi tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan.

Agar tercapai keseragaman pola dan langkah dalam pelayanan masyarakat di bidang pertanahan, maka perlu adanya suatu landasan dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan. Mengingat ruang lingkup pelayanan masyarakat di bidang pertanahan sangat luas dan kompleks, baik bentuk, jenis maupun sifatnya, maka upaya untuk mempolakan dasar-dasar proses pelayanan masyarakat tersebut merupakan hal yang mendesak keperluannya untuk mengatasi kompleksitas permasalahan.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan sesuai dengan Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1998 tentang peningkatan efesiensi dan kualitas pelayanan masyarakat dibidang pertanahan, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi diberikan tugas untuk memberikan arahan dan bimbingan petunjuk kerja yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan/Kota dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang meliputi :

1. Tertib administrasi

2. Ketersediaan dan kejelasan fungsi loket;

3. Kejelasan prosedur pelayanan;

4. Kejelasan dan kelengkapan persyaratan;

5. Kepastian biaya;

6. Kepastian waktu;

7. Pemberian pelayanan informasi;

8. Penataan ruang kerja yang efisien dan efektif sesuai dengan mekanisme kerja.

Dengan adanya tugas tersebut diatas yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, diharapkan dalam pemberian pelayanan pertanahan kepada masyarakat dapat ditingkatkan kualitasnya, mengingat Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi pelayanan, guna meningkatkan pelayanan lebih baik kegiatan pengurusan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah serta penerbitan dan pemberian sertifikat tanah akan diusahakan atau disederhanakan dan ditingkatkan pelayanannya, dengan tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat menjamin kepastian hukum terhadap setiap penguasaan tanah.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan antara lain menyiapkan dan memfungsikan loket. Dalam pelaksanaan proses pelayanan di bidang pertanahan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah menggunakan sistem loket. Pencapaian kualitas pelayanan perlu berpedoman pada tata laksana pelayanan umum yang antara lain memuat unsur-unsur pelayanan umum yaitu : kesederhanaan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi ekonomi, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.

Dalam penelitian ini penyusun memilih lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, mengingat kondisi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, sebelum dilaksanakan sistem loket belum optimal, sehingga mayarakat menganggap bahwa pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman kurang efisien dalam hal waktu, biaya, dan prosedur, hal ini membuat masyarakat harus secara aktif mengurus sertifikatnya dari seksi ke seksi bahkan individu ke individu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengetahui pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehingga memilih judul penelitian :

“STUDI PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN SISTEM LOKET DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Semakin kompleksnya permasalahan pertanahan baik dalam proses penyediaannya, terlebih dalam hubungannya dengan status penggunaan tanah dengan berbagai perubahannya, maka akan berakibat pula pada semakin kompleksnya permasalahan dalam proses pelayanan di bidang pertanahan. Di satu sisi disebabkan oleh semakin meningkatnya permintaan pelayanan dan di lain pihak yaitu aparat pertanahan juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara cepat, benar, murah, tepat waktu, memuaskan dan menjamin kepastian hukum. Dengan melihat kondisi diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya terobosan demi peningkatan percepatan pelayanan.

Berbagai terobosan telah dilakukan baik melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan secara terpadu melalui sistem loket, penambahan dan penataan ruang kerja, komputerisasi, peningkatan ketrampilan teknis, maupun ketrampilan pelayanan kepada setiap aparat pelaksana.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan dengan sistem loket maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah dengan adanya sistem loket pelayanan lebih efisien dan berkualitas dari pada sebelum adanya sistem loket ?

C. Batasan Penelitian

Mengingat keterbatasan waktu, dana dan tenaga penulis dalam melaksanakan penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup penelitian atau bidang kajiannya yaitu pelayanan yang meliputi :

a. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (P & PT)

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas melakukan pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah, sehubungan dengan itu maka peneliti ingin mengambil data penelitian mengenai jumlah sertifikat yang dihasilkan / bukti hak yang terbit.

b. Seksi Hak Atas Tanah (HAT)

Seksi Hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan dibidang hak atas tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian masalah pertanahan, pemberian hak, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu, penghentian dan pembatalan hak atas tanah, dari seksi ini peneliti hanya mengambil data mengenai kegiatan penyelesaian sengketa pertanahan.

c. Seksi Penataan Penguasaan Tanah (PPT)

Seksi Penataan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan, pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah, diseksi ini peneliti hanya mengambil data mengenai kegiatan konsolidasi tanah swadaya.

d. Seksi Penatagunaan Tanah (PGT)

Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penatagunaan tanah kepada masyarakat serta menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah, dengan bidang-bidang tugas tersebut diatas maka peneliti ingin mengambil data mengenai kegiatan izin lokasi.

2. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua bagian yaitu :

a. Jangka waktu sebelum pelayanan sistem loket antara Tahun 1996 sampai dengan 1998.

b. Jangka waktu sesudah pelayanan dengan sistem loket antara Tahun 1998 sampai dengan 2000.

Dalam hal ini data penelitian diambil dua tahun sebelum ada pelayanan sistem loket dan dua tahun setelah ada pelayanan sistem loket, untuk mendapatkan data yang cukup guna membandingkan efisiensi dan kualitas pelayanan sebelum dan sesudah adanya pelayanan sistem loket.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneltiian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pelaksanaan proses pelayanan dengan sistem loket agar dapat mempercepat pensertifikatan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

Sebagai bahan informasi dalam pelayanan pertanahan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Pertanahan Nasional pada umumnya dan Kantor Pertanahan Sleman pada khususnya.



    Baca selengkapnya »

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Keterangan: Skripsi-Tesis yang ada di situs ini adalah contoh dari bagian dalam skripsi atau Tesis saja. Bagi yang berminat untuk memiliki versi lengkap dalam format Softcopy hubungi ke nomor HP. 081904051059 atau Telp.0274-7400200. Skripsi Rp300rb, Tesis Rp500rb. Layanan ini bersifat sebagai referensi dan bahan pembelajaran. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Judul terkait:

    Keyword:

    makalah pertanahan (37), pelayanan pertanahan (31), Komputerisasi Kantor pertanahan (22), hubungan sistem informasi dengan pertanahan (14), bpn sleman (12)

    Layanan Referensi & Konsultan Skripsi Tesis & Disertasi   No.HP.0819.0405.1059  Home: (0274) 7400200