Did You Know? Spanish Saffraan is the most expensive spice at $2000 per pound.
RSS Feeds:
Posts
Comments

BAB I

PENGANTAR

1.1  Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat indah. Semua itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai obyek wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung merupakan sumber devisa negara yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat di lokasi obyek wisata.

Pengembangan potensi pariwisata telah terbukti mampu memberi dampak positif dengan adanya perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Secara ekonomi pariwisata memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan income per kapita dan peningkatan devisa negara. Dalam bidang kehidupan sosial terjadi interaksi sosial budaya antara pendatang dan penduduk setempat sehingga dapat menyebabkan perubahan dalam way of life masyarakat serta terjadinya integrasi sosial.

Menurut Hidayat (2000: 79), berlakunya Undang-undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menjanjikan sebuah harapan dan tantangan bagi pemerintah daerah. Dikatakan demikian karena dengan adanya kedua undang-undang  itu, maka akan terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah. Secara teoritis, perluasan wewenang dapat menciptakan local accountability, yakni meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakatnya. Akan tetapi di lain pihak daerah otonom harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Kondisi yang demikian harus diikuti dengan kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) sektor Pariwisata dalam PAD adalah sebagai salah satu sektor yang sangat potensial yang dapat memberikan alternatif lain sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dengan potensi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar untuk menciptakan peluang dan kesempatan kerja baru dalam kegiatan ekonomi.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan (leading sector) di samping industri kecil dan agroindustri, merupakan suatu instrumen untuk menghasilkan devisa dan sekaligus diharapkan akan memperluas dan meratakan kesempatan berusaha, lapangan kerja serta memupuk rasa cinta tanah air. Untuk itu perlu dilakukan pembangunan pariwisata.

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pelaksanaannya melibatkan tiga stake holder kunci yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan sektor ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang melibatkan banyak institusi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Dua pakar pariwisata berkebangsaan Swiss, Prof. Hunziker dan Prof. Krapf (1988) memberikan definisi tentang pengertian pariwisata sebagai berikut: “Tourism is the sum of the phenomena and relationships arising from the travel and stay of non-residents, in so far they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity” (lihat Kodhyat, 1996: 76) (Pariwisata adalah keseluruhan (gejala) dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya dengan maksud bukan untuk tinggal menetap (di tempat yang disinggahinya) dan  tidak  berkaitan dengan  pekerjaan-pekerjaan  yang  menghasilkan upah).

Berangkat dari pengertian tersebut maka perjalanan yang dikategorikan sebagai kegiatan wisata dapat dirumuskan sebagai berikut; “….Perjalanan dan persinggahan yang dilakukan oleh manusia di luar tempat tinggalnya untuk berbagai maksud dan tujuan, tetapi bukan untuk tinggal menetap di tempat yang dikunjungi atau disinggahi, atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan mendapatkan “upah“.

Dari pengertian pariwisata di atas, dapat diketahui bahwa pariwisata bukan merupakan kegiatan yang menghasilkan upah, sebaliknya dengan mengadakan perjalanan pariwisata, maka seseorang akan mengeluarkan biaya. Biaya-biaya dimaksud antara lain biaya konsumsi, biaya menginap, biaya transportasi, dan biaya-biaya lainnya. Biaya ini dikeluarkan sesuai dengan sarana yang digunakan oleh wisatawan ketika melakukan kunjungan wisata.

Menurut Yoeti (1999: 57-58) kegiatan pemenuhan kebutuhan wisatawan, akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berkaitan dengan itulah, maka kunjungan wisatawan mempunyai dampak ekonomi kepada daerah tujuan wisata yang didatangi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung adalah dengan adanya kunjungan wisatawan, maka akan menciptakan permintaan terhadap fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan jasa industri pariwisata seperti hotel/losmen melati, rumah makan, sarana angkutan/travel biro dan jenis hiburan lainnya. Dampak tidak langsung adalah perkembangan di bidang pariwisata akan meningkatkan juga bidang-bidang lainnya.

Menurut Spillane (1994:  14) secara luas pariwisata dapat dilihat sebagai kegiatan mengembangkan potensi obyek dan daya wisata serta kawasan-kawasan wisata potensial secara berkelanjutan (sustainable tourism development) dan kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan serta mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia.

Menurut Purwowibowo (1998: 4), kepariwisataan memiliki arti yang sangat luas, bukan hanya sekedar bepergian dan berwisata  saja, tetapi berkaitan pula dengan obyek dan daya tarik wisata yang dikunjungi, sarana transportasi yang digunakan, pelayanan, akomodasi, restoran dan rumah makan, hiburan, interaksi sosial antara wisatawan dengan penduduk setempat serta usaha pariwisata. Karena itu pariwisata dapat dilihat sebagai suatu lembaga dengan banyak sekali interaksi, kebudayaan dengan sejarahnya, kumpulan pengetahuan, dan jutaan orang yang merasa dirinya sebagai bagian dari kelembagaan ini, sehingga pariwisata sebagai konsep dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur kewenangan daerah otonom dalam bidang budaya dan pariwisata. Di dalam pasal tersebut ditentukan bahwa daerah otonom dapat melakukan promosi dalam rangka meningkatkan jumlah arus kunjungan wisatawan ke daerahnya masing-masing. Untuk melakukan promosi diperlukan adanya upaya pemahaman mendalam mengenai  pasar  yang  kemudian  menjadi  dasar  dalam penyusunan strategi dan  program promosi.

Promosi yang dikaitkan dengan industri dan obyek wisata, dalam bahasa Inggris disebut dengan berbagai istilah, tergantung pada jenis kegiatan promosi dan pameran yang diselenggarakan  seperti :  exhibition, expo atau exposition, industrial show, trade fair, trade show, professional/scientific exhibition. Pakar pameran seperti Halen Tongren dan James P. Thompson (1999) mendefinisikan salah satunya ialah pameran (exhibition), dalam pengertian umum adalah merupakan salah satu cara menyebarkan informasi, perkenalan sekaligus pemasaran suatu produk baik dalam bentuk gagasan maupun barang (lihat Yoeti, 1997 : 60). Pameran dapat dibedakan  antara pameran dagang dan pameran pembangunan. Dalam pelaksanaannya pameran ini dapat berbentuk pameran setempat, pameran nasional, pameran regional, dan pameran internasional. Selanjutnya memperhatikan sifat suatu pameran maka dapat dikategorikan dalam jenis pameran umum dan pameran khusus.

Kabupaten Berau merupakan provinsi yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Berau banyak menyimpan potensi yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Berau memberikan dukungan penuh untuk perusahaan yang ingin melakukan investasi di segala bidang usaha, baik di bidang perkebunan, perikanan, pertanian dan kepariwisataan. Khusus untuk bidang kepariwisataan Kabupaten Berau banyak mempunyai obyek wisata yang mempunyai potensi dan daya tarik yang masih belum dikelola secara optimal tetapi mempunyai prospek pasar skala nasional dan internasional. Oleh karena itulah, provinsi ini giat mengembangkan potensi wilayahnya untuk tujuan wisata dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Berau terbentuk dari kondisi geografis,sejarah dan budaya yang dimiliki Kabupaten Berau. Potensi wisata yang berasal dari kondisi geografis meliputi obyek laut/bahari. Potensi wisata yang berasal dari sejarah meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah. Potensi wisata yang berasal dari budaya meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Berau dengan segala kebudayaannya.

Untuk lebih memperjelas mengenai potensi obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Berau, maka semua obyek wisata yang ada di Kabupaten Berau ditabulasikan dalam tabel berikut.


    Baca selengkapnya »

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Keterangan: Skripsi-Tesis yang ada di situs ini adalah contoh dari bagian dalam skripsi atau Tesis saja. Bagi yang berminat untuk memiliki versi lengkap dalam format Softcopy hubungi ke nomor HP. 081904051059 atau Telp.0274-7400200. Skripsi Rp300rb, Tesis Rp500rb. Layanan ini bersifat sebagai referensi dan bahan pembelajaran. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Judul terkait:

Keyword:

pariwisata berau (22), makalah pengembangan pariwisata (19), pengertian promosi pariwisata (11), wisata berau (11), konsep promosi pariwisata (10), pengertian wisata bahari (10)

Layanan Referensi & Konsultan Skripsi Tesis & Disertasi   No.HP.0819.0405.1059  Home: (0274) 7400200