Did You Know? The oldest known goldfish lived to 41 years of age. Its name was Fred.

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Pada waktu penduduk dunia belum sepadat jaman sekarang, kebutuhan manusia akan papan (perumahan) masih sangat terbatas. Jual beli hak atas tanah dan bangunan semakin menarik konsumen mengingat semakin besar kebutuhan mereka akan tempat tinggal yang layak dan dijamin oleh hukum. Seiring dengan perkembangan masyarakat khususnya di kota-kota besar berkembang pula cara untuk melakukan transaksi jual beli. Salah satu proses jual beli yang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha perumahan atau apartemen adalah pre project selling.

Pre project selling adalah salah satu dari variasi sistem penjuakan, yang memungkinkan penjualan sebelum suatu produk dikembangkan, dalam rangka permintaan melalui strategi pemasaran.[1] Penjualan dengan sistem pre project selling sering digunakan dalam penjualan perumahan yang dilakukan oleh pengembang (developer).

Dalam prakteknya jual beli tanah dan bangunan melalui pre project selling sering mengecewakan konsumen karena kondisi perumahan yang ditawarkan tidak sesuai dengan promosi yang dilakukan.  Banyak developer yang ingkar janji, misalnya: tanah bermasalah, rumah gagal diserahkan tepat waktu, spesifikasi rumah tak seperti yang tertera di brosur, atau rumah gagal dibangun sama sekali. Selain itu, tidak ada fasilitas-fasilitas yang dijanjikan dan bahkan ada pengembang/developer yang menghilang setelah mendapatkan uang muka dari konsumen. Dalam hal ini, nama besar developer bukan jaminan. Lihat saja kasus cidera janji belakangan ini yang melibatkan salah satu developer besar.[2]

Bahkan ada dua hal yang bertentangan dengan hukum dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), yaitu adanya klausula baku yang ketentuannya bersifat berat sebelah, padahal perjanjian baru diserahkan beberapa bulan setelah konsumen menyerahkan uang muka rumah sehingga konsumen terpaksa menerima isi perjanjian itu. Pasal-pasal yang isinya sangat berat sebelah itu antara lain: jika konsumen telat membayar angsuran maka akan terkena denda satu permil per hari dari jumlah angsuran. Sedangkan jika pengembang terlambat menyerahkan bangunan maka pengembang masih punya masa tenggang selama beberapa bulan tanpa kewajiban membayar apapun. Dari situ jelas bahwa pengembang telah mencurangi konsumen dengan klausula baku yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Fenomena di atas sudah lazim terjadi dalam praktek jual beli perumahan. Konsumen yang dirugikan biasanya tidak memprotes kenyataan tersebut karena merasa telah terlanjur menyerahkan uang muka, dan sangat membutuhkan rumah tersebut.

Fakta yang diuraikan di atas bertentangan dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dicantumkan dalam Pasal 3, yaitu a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;  d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[3] Dari semua tujuan Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas, praktek pre project selling tidak sesuai dengan tujuan a – e.

Keterangan: Bagi yang berminat untuk memiliki versi lengkap judul diatas dalam format Msword hubungi ke nomor:

HP. 0819 0405 1059/ 0812 2701 6999/ 0888 9119 100 atau Telp.0274-9553376. Skripsi Rp300rb, Tesis Rp500rb. Layanan ini bersifat sebagai referensi dan bahan pembelajaran. Kami tidak mendukung plagiatisme. Jika belum jelas, jangan ragu telepon kami :)

Contoh tindakan pengembang yang merugikan konsumen sehubungan dengan pre project selling adalah memberikan iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga konsumen merasa terkecoh oleh iklan pengembang. Hal ini seperti yang terjadi pada konsumen perumahan Narogong Indah yang dibangun oleh developer PT. Kentanik Super Internasional Jakarta Timur.[4]  Masyarakat banyak yang tertarik untuk membeli perumahan yang dibangun PT. Kentanik karena di dalam brosur iklan disebutkan bahwa perumahan yang akan dibangun dilengkapi fasilitas umum yang menarik. Fasilitas-fasilitas itu antara lain pemancingan dan kolam renang. Walaupun harga jual yang ditawarkan relatif tinggi, namun masyarakat tetap tertarik untuk membeli karena fasilitas umum yang ditawarkan tersebut. Akan tetapi ternyata dalam prakteknya, setelah rumah jadi, fasilitas umum yang dijanjikan kepada konsumen perumahan itu tidak direalisasikan. Atas kenyataan yang diterima konsumen, maka konsumen perumahan Narogong Indah melakukan gugatan perdata kepada PT. Kentanik Super Internasional. Namun gugatan perdata warga perumahan tidak dikabulkan hakim, terbukti dari dimenangkannya PT. Kentanik dalam gugatan yang diajukan warga. Padahal jelas disebutkan dalam Pasal 7 huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari uraian di atas dapat diketahui betapa lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia. Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen masih belum mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat. Tanpa perlindungan yang memadai atas hak-hak konsumen perumahan dan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran undang-undang, akan berdampak pada timbulnya sikap apatis terhadap penegakan hukum secara keseluruhan.

B.  Perumusan Masalah

Berangkat dari  uraian  di  atas  terdapat  beberapa  permasalahan  yang akan dikaji dalam tesis ini. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

  1. Apakah perbuatan ingkar janji dalam iklan pembuatan perumahan dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi sehingga dapat dituntut secara perdata?
  2. Sejauhmana peran Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen perumahan?


[1] Meriam Webster Online Dictionary, http://www.merriam-webster.com/.

[3] Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

[4] Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Isntrumen-instrumen Hukumnya, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, h. 102.

    Baca selengkapnya »

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Judul terkait:

Layanan Referensi & Konsultan Skripsi Tesis & Disertasi   No.HP.0819.0405.1059  Home: (0274) 9553376