Did You Know? If someone places a tiny amount of liquor on a scorpion, it will instantly go mad and sting itself to death.
RSS Feeds:
Posts
Comments

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat komplek karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam layanan perbankan yang dipercaya oleh masyarakat pada dewasa ini. Menurut ketentuan Pasal 1 (2) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

Dari sini dapat dilihat fungsi utama bank yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 3 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagaimana fungsi perbankan pada umumnya, selain menghimpun dana (menerima simpanan), bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman uang / kredit.

BRI Cabang Mojokerto merupakan salah satu Bank Pemerintah yang saat ini mempunyai berbagai macam bentuk layanan perbankan. Baik pelayanan untuk memberikan pinjaman dana bagi masyarakat maupun sebagai penghimpun dana dari masyarakat. BRI Cabang Mojokerto merupakan salah satu kantor cabang dari BRI Pusat, yang saat ini banyak diminati oleh nasabah dalam pelayanan tabungan maupun layanan pemberian kreditnya karena dirasa mampu menjangkau berbagai pelosok daerah yang ada. Pelayanan kredit yang ditawarkan ada berbagai macam seperti kredit pegawai, dan kredit pengusaha. Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 (11) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan :

“Kredit adalah penyediaan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga “.

Banyak dari nasabah di wilayah kota Mojokerto tersebut yang memilih dan mempercayakan layanan kredit pada BRI Cabang Mojokerto. Salah satunya adalah kredit pengusaha yakni kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Misalnya adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi yang dipergunakan untuk keperluan membeli tambahan sejumlah armada kendaraan, ataupun kredit untuk mendirikan suatu proyek.

Adapun kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu menengah, panjang sesuai dengan yang disepakati atau diperjanjikan antara nasabah debitur dengan pihak bank. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam perjanjian kredit tersebut adalah merupakan bentuk perjanjian baku/kontrak standar.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap suatu subyek tertentu. Hal ini berarti bahwa kontrak menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya.

Seperti yang telah diuraikan di atas maka dalam suatu perjanjian para pihak wajib memperhatikan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsurnya adalah :

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  3. Suatu hal tertentu
  4. Suatu sebab yang halal

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain melihat unsur – unsur sahnya, perjanjian yang dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi kontrak dan obyek perjanjian. Namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan (Hotma Bako, 1995: 18). Akan tetapi perlu disadari kadangkala para pihak yang melakukan negosiasi dalam perjanjian tersebut berada pada kedudukan yang tidak seimbang yang pada akhirnya melahirkan perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Di dalam praktek perbankan setiap bank telah menyiapkan atau menyediakan blanko / formulir / model yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Blanko tersebut disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan pemohon dalam hal ini nasabah bank konsumennya. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Artinya di sini dapat berlaku prinsip take it our leave it, yang dalam hal ini tidak adanya pilihan bagi pihak-pihak konsumen untuk secara bebas menentukan pilihannya.

Latar belakang lahirnya perjanjian standar adalah keadaan sosial ekonomi perusahaan yang besar, baik perusahaaan pemerintah atau swasta yang mengadakan kerjasama untuk menciptakan kepentingan dengan membuat syarat – syarat tertentu secara sepihak untuk digunakan kepada contract partnernya. Pihak lain biasanya kedudukanuya lebih lemah baik dari segi kedudukannya atau ketidaktahuannya sehingga menerima apa yang disodorkan kepadanya (Badrulzaman, 1983: 32). Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian kredit lahir dalam bentuk standar karena perbedaan sosial ekonomi kedua belah pihak dan untuk mendorong pelaku usaha ekonomi lemah. Sedangkan dasar berlakunya perjanjian kredit dalam bentuk standar adalah didasarkan atas fiksi pihak penerima kredit dianggap menyetujui walaupun kenyataanya ia tidak mengetahui isinya.

Dengan demikian jika persoalan tersebut dianalisis dari perspektif hukum perlindungan konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999 khususnya ketentuan pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku dan pasal 4, 7, tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini BRI Cabang Mojokerto sangat kontradiktif intinya kontrak standar yang dipakai oleh pihak BRI Cabang Mojokerto terhadap nasabah debitur pengguna layanan kredit pengusaha. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila :

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli komumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuk-nya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) dinyatakan batal demi hukum.

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang – undang ini.

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka terlihat bahwa nasabah memiliki kekuatan tawar menawar yang tidak seimbang bila dibandingkan dengan pihak bank selaku pelaku usaha. Terlebih untuk klausula dalam perjanjian bakunya dirasa masih banyak menyimpangi UU No. 8 Tahun 1991 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 18 (1) huruf d tentang pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan tidak diperbolehkan dalam pencantuman klausula bakunya. Ini justru yang menjadi permasalahan dalam prakteknya. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menganalisa / mengkaji permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana peran dari ketentuan kontrak standar / perjanjian baku kredit pengusaha pada BRI Cabang Mojokerto dalam rangka melindungi kepentingan nasabah menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 ( 1 ) huruf d mengenai pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan ?”

C. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan topik Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pemberian Kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto sejauh pengamatan penulis belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Jika ada penelitian yang sama maka penelitian ini sifatnya hanya melengkapi penelitian sebelumnya.

D. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritis hasil penelitian ini di harapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen.

Selain dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain, serta menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum perbankan.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif

a. Untuk memperoleh data yang obyektif tentang ketentuan kontrak standar pemberian kredit pengusaha di BRI Cabang Mojokerto, dan bagaimana upaya perlindungan hukumnya bagi konsumen pengguna jasa layanan perbankan tersebut.

b. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data yang konkrit yang berhubungan dengan objek penelitian, guna menyusun tesis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana S-2 Magister Hukum Pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.


    Baca selengkapnya »

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Keterangan: Skripsi-Tesis yang ada di situs ini adalah contoh dari bagian dalam skripsi atau Tesis saja. Bagi yang berminat untuk memiliki versi lengkap dalam format Softcopy hubungi ke nomor HP. 081904051059 atau Telp.0274-7400200. Skripsi Rp300rb, Tesis Rp500rb. Layanan ini bersifat sebagai referensi dan bahan pembelajaran. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Judul terkait:

Keyword:

makalah hukum perbankan (292), MAKALAH HUKUM KONTRAK (95), MAKALAH TENTANG HUKUM PERBANKAN (52), perlindungan nasabah (26), perlindungan nasabah bank (25), makalah hukum perbankan indonesia (23), makalah kredit bank (22), perlindungan hukum terhadap nasabah bank (22), contoh makalah hukum perbankan (22), makalah hukum perbankan download (21)

Layanan Referensi & Konsultan Skripsi Tesis & Disertasi   No.HP.0819.0405.1059  Home: (0274) 7400200