Did You Know? Americans drink 1 billion pounds of coffee per year.
RSS Feeds:
Posts
Comments

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai latar belakang perbedaan antar daerah, dimana perbedaan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya, sebaran sumber daya alam khususnya minyak dan gas, pertumbuhan pusat perdagangan dan industri yang terkonsentrasi di beberapa daerah yang menyebabkan timbulnya kantong-kantong pertumbuhan, sehingga ketimpangan output antar daerah menjadi lebih tinggi. Dengan adanya ketimpangan output daerah yang tinggi, tingkat ketimpangan pendapatan per orang antar daerah menjadi relatif terlihat.

Dalam pembangunan ekonomi diharapkan adanya dukungan bukan saja dari pertumbuhan kualitas dan kuantitas sumber daya serta kemajuan teknologi tapi juga oleh struktur sosial dan politik yang stabil sehingga mampu mempercepat jalannya pembangunan ekonomi tersebut. Salah satu tolok ukur pembangunan ekonomi suatu negara adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan ekonomi. Namun kenyataannya perluasan kesempatan kerja masih merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini mengingat jumlah penduduk dan angkatan kerja serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi yang demikian akan menjadi masalah jika tidak didukung oleh kekuatan ekonomi.

Usaha pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional Indonesia yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, mencakup ruang lingkup yang luas, yang di dalamnya terdiri dari lingkup pembangunan daerah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Pembangunan dititikberatkan pada bidang ekonomi dengan sasaran :

  1. Terwujudnya target yang bersifat kedaerahan dalam rangka pencapaian target nasional, mengusahakan pemerataan yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tetap terpeliharanya stabilitas di setiap daerah.
  2. Terwujudnya tingkat pelayanan umum yang memadai sebagai usaha menaikkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih layak di daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Berdasarkan sasaran tersebut, pembangunan daerah dapat menjadi suatu jembatan dalam realisasi pembangunan nasional. Persoalan ketimpangan antar daerah, misalnya, merupakan salah satu pokok permasalahan dari berbagai persoalan besar lainnya yang hingga kini masih terus-menerus diagendakan. Tidak kurang mulai dari sekedar tuntutan peningkatan porsi keuangan daerah hingga gerakan pembangkangan yang mengarah pada ancaman pemisahan dari wilayah kesatuan Indonesia akhir-akhir ini semakin gencar dilakukan berbagai kalangan.

Tuntutan muncul sebagai respon dari rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh berbagai daerah. Selama ini pemerintah pusat terlalu memikirkan kepentingan dirinya ketimbang kepentingan daerah. Padahal, untuk mewujudkan kepentingan pusat, tidak terhitung lagi beberapa besar sumber-sumber kekayaan daerah yang telah diberikan. Sementara, pola-pola pendistribusian hasil-hasil pembangunan yang selama ini dilakukan dianggap masih kurang sepadan yang mengakibatkan adanya ketimpangan daerah.

Dari sebagian daerah, ketidakadilan yang dirasakan, diperparah oleh minimnya perbaikan program-program pemerataan. Yang terlihat, meskipun secara konseptual pembangunan selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan, tetapi jurang pemisah antara pusat dan daerah semakin melebar, sehingga dikotomi pusat dan daerah pun lambat laun menjadi semakin menebal.

Secara sederhana, segenap nilai kegiatan ekonomi baik berupa produksi barang maupun jasa suatu daerah dalam satu satuan waktu (tahun) dapat dijadikan indikator. Dalam hal demikian, perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijadikan acuan. Pendekatan demikian secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Perhitungan total PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk tiap-tiap propinsi memang menggambarkan kekayaan daerah dari sudut produksi dan kegiatan ekonomi. Namun, apakah kekayaan propinsi juga menjadi kekayaan penduduknya, itu soal lain lagi. Pasalnya, tidak semua kegiatan ekonomi dimiliki oleh masyarakat disuatu daerah. Bisa saja suatu daerah hanya menjadi tempat terjadinya kegiatan ekonomi, yang kepemilikannya justru datang dari luar. Atau, sumber daya alam berada di daerah tersebut, namun segala produk dan kegiatan ekonominya diatur oleh korporasi global dan oleh pemerintah pusat. Sehingga hasilnya pun lebih banyak yang ditarik keluar daerah tersebut atau ke pemerintah pusat di Jakarta. Dengan kata lain, manfaat dan alokasi investasi dari keuntungan dinikmati olek pemilik modal, sedangkan penarikan sebagian besar keuntungan bagi hasil dan pajak dinikmati oleh pemerintah pusat, untuk itu salah satu gambaran riil mengenai kamakmuran penduduk bisa digunakan tingkat konsumsi per kapita.

Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa Propinsi dan Kabupaten yang menjalankan perekonomian dengan cara dan strategi berbeda-beda. Setiap propinsi juga memberikan sumbangsih bagi perekonomoian yang tidak sedikit. Kabupaten Kebumen di Propinsi Jawa Tengah, mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama kurun lima tahun (1999-2003) mengalami fluktuasi. Setelah tahun 1998 terjadi penurunan PDRB yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Dampak krisis tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Kebumen mempunyai 26 Kecamatan. Tiap Kecamatan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Laju pertumbuhan PDRB di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen tumbuh dengan positif setelah terjadinya krisis ekonomi yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dolar.

Adapun penulis memilih Kabupaten Kebumen adalah karena ingin mengetahui seberapa besar perbedaan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masing-masing Kecamatan dan dampak yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat, karena perbedaan pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Ada pendugaan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pelaksanaan pembangunan tidak merata pada tiap-tiap Kecamatan sehingga menyebabkan ketimpangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun akan mengangkat judul : “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 1999-2003”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana klasifikasi struktur perekonomian Kecamatan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di Kabupaten Kebumen?
  2. Seberapa besar tingkat ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen?

I.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang terjadi antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen. Untuk melakukan pengidentifikasian tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan digunakan variabel PDRB per kapita Kecamatan, PDRB per kapita Kabupaten Kebumen. Jumlah penduduk Kecamatan, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen, dengan kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 1999-2003.

    Baca selengkapnya »

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Keterangan: Skripsi-Tesis yang ada di situs ini adalah contoh dari bagian dalam skripsi atau Tesis saja. Bagi yang berminat untuk memiliki versi lengkap dalam format Softcopy hubungi ke nomor HP. 081904051059 atau Telp.0274-7400200. Skripsi Rp300rb, Tesis Rp500rb. Layanan ini bersifat sebagai referensi dan bahan pembelajaran. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Judul terkait:

Keyword:

teori pertumbuhan wilayah (18), ketimpangan ekonomi (13)

Layanan Pencarian Data dan Penyedia Referensi Skripsi Tesis   No.HP.0819.0405.1059  Home: (0274) 7400200