Did You Know? An ostrich's eye is bigger than it's brain.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Dari aspek Hukum Tata Negara agar peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang, maka yang perlu digaris bawahi adalah sumber hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945.[1] Merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkhi perundang-undangan Indonesia memuat ketentuan-ketentuan tentang ketatanegaraan Indonesia secara ringkas dengan rumusan pasal-pasal yang singkat dan sederhana.

Ketentuan Pasal 18 dan penjelasan atas pasal tersebut di dalam UUD 1945 memang tidak mengatur secara detail segala aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi hanya mengatur pokok-pokoknya saja. Sehingga pengaturan yang terkandung dalam Pasal 18 dan penjelasannya UUD 1945 tersebut perlu dituangkan lagi dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya sekaligus sebagai aturan pelaksanaannya.

Otonomi Daerah merupakan pilihan logis bagi Indonesia dalam upaya menata masa depan hukum, politik, dan pemerintahannya yang lebih baik. Otonomi daerah sendiri sebenarnya merupakan terminologi lama yang kembali diproduksi, bahkan menjadi isu utama dalam konteks reformasi hukum, politik, dan pemerintahan.

Tuntutan untuk segera diberlakukannya otonomi daerah secara konsekuen muncul dikarenakan kekecewaan yang banyak dirasakan daerah akibat dominasi pemerintah pusat yang begitu tinggi. Selama ini daerah (masyarakat dan pemerintah) sama sekali tidak punya hak untuk menentukan yang terbaik bagi daerahnya, bahkan cenderung terjadi pengerukan potensi daerah secara besar-besaran tanpa timbal balik yang signifikan bagi daerah. Kemarahan daerah akibat pola sentralistik yang begitu eksploitatif diekspresikan dengan ancaman untuk memerdekakan diri dari daerah-daerah yang selama ini paling menderita akibat sistem rezim sentralistik tersebut.

Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya menjadi prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Daerah, yaitu yang menyangkut penentuan : [2]

  1. Kebijaksanaan
  2. Perencanaan
  3. Pelaksanaan
  4. Segi pembiayaan
  5. Perangkat pelaksana

Otonomi Daerah yang secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 lalu telah mengakibatkan terjadinya pergeseran kekuasaan pemerintahan yang signifikan. Secara pasti kekuasaan pemerintah pusat berkurang, sementarakekuasaandankewenanganpemerintahdaerah

untuk mengelola wilayahnya meningkat pesat. Transfer kekuasaan dan kewenangan yang begitu besar ini dalam banyak hal sangat menguntungkan daerah, namun di lain pihak membawa risiko-risiko kekacauan pemerintahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan (services), pemberdayaan (empowerment), dan pengaturan (regulation), dalam porsi yang lebih besar harus mampu ditangani oleh pemerintah daerah. Kegagalan atau tidak maksimalnya pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya akan berbuah pada kekecewaan masyarakat. Hal lain yangharus diwaspadai adalah bayangan masyarakat daerah akan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai akibat pelaksanaan otonomi.

Dalam era otonomi daerah ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya pada masyarakatnya.[3] Atas prinsip itulah pelaksanaan otonomi daerah: [4]

  1. Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
  2. Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan.
  3. Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian yang perlu dijaga adalah keseimbangan peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan ini Bagir Manan menentukan bahwa:

Hubungan pusat dan daerah harus diletakkan dalam hubungan yang wajar. Hubungan pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang bagaimanapun luasnya bukanlah suatu patokan statik, tetapi dinamik. Bandul-bandul hubungan itu harus selalu berayun antara “memusat” dan “mendaerah”, untuk menemukan berbagai keseimbangan baru yang mampu mengemban tuntutan yang senantiasa berkembang baik pada sektor kemasyarakatan, kebangsaan maupun kenegaraan.[5]

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang mendasar dan cepat serta menciptakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penyelenggaraan asas desentralisasi yang secara utuh dan bulat, diletakkan di daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi tersentralisasi di pusat maupun propinsi.[6]

Sistem Otonomi Daerah yang dianut adanya otonomi luas sebab hanya lima unsur yang secara mutlak diurus oleh pusat yaitu moneter, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, agama dan peradilan.[7]

Selain hubungan pusat dan daerah, dengan adanya otonomi daerah yang luas, maka perlu diatur mekanisme hubungan antar daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa beberapa daerah dapat mengadakan kerja sama (cooperation) antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.[8] Kerja sama (cooperation) secara singkat dapat diartikan sebagai tindakan kolektif dari satu orang dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.[9]

Dalam kaitan otonomi daerah, Propinsi sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan, yaitu: [10]

  1. Bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten dan daerah kota.
  2. Kewenangan bidang pemerintahan tertentu.
  3. Kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota setelah ada penyataan dari daerah yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom.

Sedangkan kewenangan lintas daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan. Adapun kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya, meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman, serta perencanaan tata ruang propinsi.[11]

Dalam perspektif demokrasi dan keadilan, pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan nyata merupakan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, otonomi daerah membawa berbagai konsekuensi yang berupa tuntutan adanya pelaksanaan pemerintahan yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel.[12]

Bagi pemerintah daerah, otonomi tidak hanya berarti limpahan kekuasaan, namun justru semakin besarnya tugas-tugas pemerintah. Semakin besarnya beban tersebut menuntut daerah untuk menciptakan struktur pemerintahan yang tepat, sesuai dengan beban tugas dan potensi yang ada di daerahnya. Penciptaan birokrasi yang “ramping struktur kaya fungsi, efektif dan efisien” dalam menjalankan tugas kepemerintahan merupakan values yang harus menjadi pegangan dalam restrukturisasi atau penataan kelembagaan di tingkat daerah.

Pada umumnya pengertian birokrasi dalam masyarakat luas senantiasa dikaitkan dengan segala sesuatu yang serba lambat dan berbelit-belit serta formalitas. Dalam penyelesaian urusan-urusan dengan birokrasi (para birokrat, aparatur pemerintahan) selalu mendapatkan hambatan-hambatan yang memakan waktu lama dan tenaga sehingga segala urusan menjadi tertunda penyelesaiannya. Kalau memahami peranan birokrasi maka tugas-tugas yang dibebankan kepada aparatur adalah lebih teratur dan lebih tertib, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dan atau penyelewengan.[13]

Dalam tiap-tiap organisasi pemerintahan daerah, terdapat Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuk pula Sekretaris Daerah dan Dinas-dinas Daerah.[14]

Keterangan: Bagi yang berminat untuk memiliki versi lengkap judul diatas dalam format Softcopy hubungi ke nomor:

HP. 081904051059 atau Telp.0274-9553376. Skripsi Rp300rb, Tesis Rp500rb. Layanan ini bersifat sebagai referensi dan bahan pembelajaran. Kami tidak mendukung plagiatisme. Jika belum jelas, jangan ragu telepon kami :)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan tugas wewenang pemerintah daerah dibidang legislatif. Untuk menjalankan tugas wewenang serta fungsinya sebagai wakil rakyat daerah tersebut, dewan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu.[15]

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Kendari. Di dalam Pasal 6 yang menyatakan:

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh SEKDA;

(2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD;

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

a.fasilitasi rapat anggota DPRD;

b.pelaksanaan unsur rumah tangga dan pelaksanaan dinas anggota DPRD;

c.pengelolaan tata usaha DPRD.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Kendari.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga ditentukan oleh adanya partisipasi aparatur pelaksana di dalam mendukung berbagai kebijaksanaan dan usulan-usulan pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah.[16]

Pentingnya disiplin dalam setiap organisasi adalah agar setiap peraturan, prosedur dan aturan main yang telah ditentukan dalam organisasi dapat ditegakkan.[17] Hal inilah yang sangat menentukan keberhasilan organisasi tersebut.

Penyederhanaan organisasi dan prosedur sehingga mudah dipahami oleh semua pihak akan banyak menghilangkan kesulitan yang seperti itu. Dalam hal ini proses yang paling berhasil guna adalah bila masing-masing pihak jelas mengetahui batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya juga bagaimana hubungan kerja yang ada antara dia dengan pihak lain.[18] Dengan makin sederhananya organisasi itu, maka makin mudahlah saling pengertian bagi pimpinan.

Dalam tahap awal pelaksanaan otonomi, persoalan penataan kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Kendari dihadapkan pada beberapa kendala mendasar sebagai berikut:

Pertama, ketersediaan anggaran yang bagi banyak daerah sangat terbatas. Hal ini sering kali menyulitkan pemerintah daerah, terutama dalam hal alokasi anggaran. Dalam banyak kasus bagian terbesar keuangan daerah digunakan untuk pos belanja pegawai, yang memang jumlahnya besar, sehingga sering kali memicu protes dari masyarakat.

Kedua, limpahan pegawai dari pusat. Pegawai pusat yang dilimpahkan pusat rata-rata memiliki eselon setingkat kepala dinas bahkan lebih, sehingga bisa menimbulkan ketegangan antar pejabat asli daerah dengan pegawai limpahan tersebut.

Ketiga, kesulitan lainsebagaikonsekuensimasatransisipenataankelembagaan tidak bergerak di ruang kosong,sehingga ada kebebasan untuk mewujudkan idealitas.

Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah yang sekarang inimarak sering terbentur dengan alasan-alasan kemanusiaan dan hambatan psikologis lainnya, terutama berkaitan dengan kebutuhan memangkas dinas, badan, dan kantor, yang bisa jadi membawa dampak pada rasionalisasi jumlah pegawai.

Dihadapkan pada persoalan-persoalan tersebut, restrukturisasi kelembagaan Kabupaten Kendari harus dilakukan secara hati-hati, sehingga bisa meminimalisir dampak yang negatif. Persoalan restrukturisasi kelembagaan harus dimaknai sebagai proses bertahap yang harus mendapat evaluasi dari waktu ke waktu, sampai terbentuk struktur pemerintahan di tingkat daerah yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan sesuai dengan potensi serta beban tugas yang ada.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara Sebagai Upaya Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut PP. Nomor 84 Tahun 2000.

B.Rumusan Masalah

Ada beberapa pokok masalah yang diteliti, yaitu:

  1. Bagaimana pengaturan penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kendari setelah berlakunya otonomi daerah atau Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000?
  2. Faktor-faktor pendukung dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kendari dalam penyelenggaraan penataan kelembagaan?
  3. Bagaimana upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari dalam menghadapi kendala penataan kelembagaan?

[1] Dahlan Thaib, Kedaulatan Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 79.

[2] Momon Soetisna Sandjaja dan Sjachran Basah, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerahdan Pemerintahan di Daerah, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 40.

[3] Nur Feriyanto, Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah, Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 28 Juli 2001, hlm. 8.

[4] Y.W. Sunindhia, Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 38-39.

[5] Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikirandan Pelaksanaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 66.

[6] Haryo Sasongko, Pengelolaan Pengembangan Kota di Era Otonomi Daerah, Kedaulatan Rakyat, Selasa 19 Juni 2001, hlm. 8.

[7] Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 286-287.

[8] Ibid.

[9] Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 68

[10] Bonar Simorangkir, dkk., Otonomi atau Federalisme, Dampaknya TerhadapPerekonomian, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 93.

[11] Ibid.

[12] Nur Ahmad Affandi, Optimalisasi Potensi Daerah dalam Perspektif Manajemen, Kedaulatan Rakyat, Kamis, 7 Juni 2001, hlm. 8.

[13]A.W. Widjaja, Etika Pemerintahan, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 73.

[14] A.W. Widjaja, Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 212.

[15] BN. Marbun, DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 187.

[16] Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 123.

[17] Ibid, hlm. 164.

[18] Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 277.

    Baca selengkapnya »

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Judul terkait:

Layanan Referensi & Konsultan Skripsi Tesis & Disertasi   No.HP.0819.0405.1059  Home: (0274) 9553376