Did You Know? In 1994, Chicago artist Dwight Kalb sent David Letterman a statue of Madonna, made of 180lb of ham.

BAB I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan Anggaran Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai terjemahan dari pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 nampaknya telah berusaha menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kaitan dengan anggaran daerah, Peraturan Pemerintah ini telah menyiratkan arah yang dimaksud. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 mengatakan bahwa Anggaran Daerah disusun berdasarkan anggaran kinerja. Ayat 2 menyatakan bahwa guna menunjang penyiapan anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pemerintah Daerah mengembangkan Standar Analisa Belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Sebelum tahun 2003, penentuan besar alokasi dana menggunakan incrementalism dan line item. Konsekuensi logis dari kedua pendekatan ini adalah terjadinya overfinancing atau underfinancing pada suatu unit kerja, yang pada akhirnya tidak mencerminkan pada pelayanan publik yang sesungguhnya dan cenderung terjadi pemborosan.

Menyadari kelemahan tersebut dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif (value for money) maka Pemerintah Kota Tangerang berusaha menerapkan sistem penganggaran yang disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (performance budget), standar pelayanan dan berorientasi pada output–outcome. Hal ini diawali dengan penyusunan APBD tahun anggaran 2003 yang memuat : 1) sasaran menurut fungsi belanja; 2) standar pelayanan beserta biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; dan 3) bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Yang perlu mendapat perhatian dalam proses penyusunan anggaran kinerja di Kota Tangerang adalah dimulainya penggunaan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada tahun anggaran 2003, sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka nantinya anggaran daerah akan lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan ini diharapkan pemerintah daerah dapat (Muhtar,2003:16):

Keterangan: Bagi yang berminat untuk memiliki versi lengkap judul diatas dalam format Msword hubungi ke nomor:

HP. 0819 0405 1059/ 0812 2701 6999/ 0888 9119 100 atau Telp.0274-9553376. Skripsi Rp300rb, Tesis Rp500rb. Layanan ini bersifat sebagai referensi dan bahan pembelajaran. Kami tidak mendukung plagiatisme. Jika belum jelas, jangan ragu telepon kami :)

  1. menjamin keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan anggaran (budgeting);
  2. mendasarkan secara jelas atas Tupoksi masing-masing;
  3. menghindarkan terjadinya tumpang tindih (overlapping) alokasi belanja;
  4. menyusun setiap kegiatan secara logis; dan
  5. menyusun anggaran yang berdasarkan kinerja yang jelas dan terukur.