ANALISIS KEMAMPUAN TENAGA KESEHATAN DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DI RSUD KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

A.  Latar Belakang Masalah

Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Th. 2004 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang tadinya sebelum berlakunya UU No. 22 Th. 1999, otonomi yang dimiliki pemerintah daerah hanyalah otonomi nyata dan bertanggung jawab saja, tetapi dengan berlakunya UU No. 22 Th. 1999 menjadi otonomi luas, nyata dan  bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah:

Keleluasaan daerah untuk menyelengarakan kewenangan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang bulat dan utuh dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Malarangeng, dkk., 2001: 117).

 

Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah:

Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah (Abe, 2001: 112).

 

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab berupa:

Perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam mewujudkan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Abe, 2001: 112).

 

Penyerahan sebagian fungsi-fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah akan menciptakan keleluasaan bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu pula, diharapkan dapat mempercepat proses distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi daerah yang lebih mandiri.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa (Mamesah, 1995: 56).

Salah satu bagian dari tugas dan wewenang yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dalam era otonomi daerah ini adalah pelayanan di bidang kesehatan. Hal ini menjadikan pemerintah daerah harus mempersiapkan dan meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan secara keseluruhan.

Secara umum pihak yang bertanggungjawab dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Untuk skala daerah, maka yang paling bertanggungjawab adalah Rumah Sakit Umum Daerah karena rumah sakit ini merupakan milik pemerintah daerah.

Dalam prakteknya, muncul masalah-masalah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan perawatan kesehatan. Masalah yang muncul antara lain berkaitan dengan biaya rumah sakit dan risiko yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan.

Masalah biaya rumah sakit, berkaitan dengan adanya kewajiban pasien/keluarganya untuk membayar biaya perawatan kesehatan yang telah diperolehnya. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan berasal dari keluarga yang mampu, padahal seringkali biaya yang dibutuhkan untuk membayar rumah sakit dalam jumlah yang besar. Di lain pihak kemampuan rumah sakit sendiri terbatas, apalagi di era otonomi daerah, Rumah Sakit Umum Daerah tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Dalam hal ini biaya operasional rumah sakit diperoleh dari jasa pelayanan rumah sakit yang diselenggarakan rumah sakit.

Di lain pihak masalah lain yang dihadapi rumah sakit adalah kemampuan medis tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jika pemberian pelayanan kesehatan dilakukan tidak sesuai dengan standar prosedur, maka dapat menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada pasien. Untuk itu dokter dan tenaga kesehatan lainnya harus mengetahui dengan baik seluk-beluk yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan. Jika tidak, maka dokter dan rumah sakit akan terkena kasus malpraktek yang sekarang ini sering dibahas berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan masalah biaya rumah sakit dan risiko yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kemampuan tenaga kesehatan dalam menghadapi otonomi daerah di Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian akan dituliskan dalam tesis berjudul: ANALISIS KEMAMPUAN TENAGA KESEHATAN DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DI RSUD KABUPATEN BONE BOLANGO.

 

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:

1.      Bagaimana manajemen pihak RSUD Kabupaten Bone Bolango dalam menghadapi masalah pasien yang tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan?

2.      Bagaimana manajemen pihak RSUD Kabupaten Bone Bolango dalam menghadapi masalah berkaitan dengan kesalahan dokter dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan?

 

C.   Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1.      Untuk mengetahui manajemen pihak RSUD Kabupaten Bone Bolango dalam menghadapi masalah pasien yang tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan.

2.      Untuk mengetahui manajemen pihak RSUD Kabupaten Bone Bolango dalam menghadapi masalah berkaitan dengan kesalahan dokter dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

 

D.   Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.      Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bone Bolango

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan mengenai  pemecahan

masalah yang berkaitan dengan masalah pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dan manajemen masalah yang berkaitan dengan kesalahan dokter dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

2.      Kepada Dinas Kesehatan Bone Bolango

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk membuat perencanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang kesehatan di Kabupaten Bone Bolango.

3.      Kepada tenaga kesehatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

4.      Bagi Universitas………..

Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah penelitian di bidang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

5.      Bagi penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek nyata di lapangan dan sekaligus dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan diri dalam melaksanakan tugas nyata di dalam masyarakat.

 

E.   Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis kemampuan tenaga kesehatan di Kabupaten Bone Bolango belum pernah menjadi bahan penelitian yang dilakukan oleh orang lain, sehingga keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disimpulkan setelah dilakukan penelusuran dan pengamatan seksama oleh penulis, baik dalam lingkup perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas ……….. maupun Program Pasca Sarjana Universitas lainnya.

Penelitian tentang tenaga kesehatan sebenarnya sudah cukup banyak, namun demikian dari sekian penelitian-penelitian terdahulu ternyata belum ada satupun penelitian yang mengkaji permasalahan mengenai kemampuan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Bone Bolango. Oleh sebab itu penelitian ini dipandang penting sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian yang terdahulu.

 

 

Baca selengkapnya »

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Keyword:

analisis kesehatan (18), artikel analis kesehatan (13), analisis kebijakan kesehatan (12), contoh kasus otonomi daerah (11)