BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Reformasi sebagai bentuk respon positif dalam menyikapi krisis multidimensional yang memunculkan paradigma baru penyelenggaraan kehidupan bernegara terhadap norma efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dan aspirasi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, setidaknya telah membawa beberapa hal; pertama, reformasi sistem politik untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis melalui […]
Baca selengkapnya »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan nasional yang menekankan pada dimensi ekonomi pada awal era Orde Baru sekilas mampu menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan. Pertumbuhan ekonomi dipicu dengan penyuntikan modal asing yang diimbangi dengan stabilitas politik. Inflasi dapat ditekan menjadi sekitar 10% dan tingkat pertumbuhan GNP mencapai salah satu yang tertinggi di antara negara-negara […]
Baca selengkapnya »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 jo. 32 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Di satu sisi lahirnya Undang-undang tersebut memberi peluang […]
Baca selengkapnya »
IMPLIKASI PROFESIONALISME KERJA ANGGOTA DPRD TERHADAP KINERJANYA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA A. Latar Belakang Bagian terpenting dari kinerja Lembaga Legislatif dan Eksekutif adalah kualitas hubungan antara kedua lembaga tersebut. Di masa orde baru nampak sekali bahwa lembaga Eksekutif sangat dominan di dalam sistem politik pemerintahan di daerah dibanding dengan lembaga Legislatif. […]
Baca selengkapnya »
BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 jo. 32 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Di satu sisi lahirnya Undang-undang tersebut memberi peluang kepada Pemerintah […]
Baca selengkapnya »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Masalah pelayanan publik yang menggejala dan terjadi di Indonesia adalah masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai birokrasi publik. Gejala ini mulai nampak sejak jatuhnya pemerintahan orde baru, yang kemudian diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik ini ditandai dengan […]
Baca selengkapnya »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Usaha kecil menempati posisi strategis dalam perekonomian di Indonesia yang tidak perlu diragukan lagi. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sekitar 90% dari seluruh tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor usaha kecil. Peran usaha kecil yang sangat besar pada masa resesi ekonomi 1998 dan selama proses pemulihan ekonomi semakin […]
Baca selengkapnya »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu agenda reformasi yang akan terus menerus dilaksanakan oleh negara dan bangsa Indonesia adalah mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan sebutan good governance. Adapun salah satu ciri good governance tersebut adalah pemerintahan yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi semua aspek […]
Baca selengkapnya »
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam wacana kebangsaan, Pemerintah memiliki kewajiban mendasar untuk menyelenggarakan pelayanan-pelayanan publik melalui berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sejauh mana masyarakat telah merasakan kepuasan atas penyelenggaraan pelayanan-pelayanan publik merupakan salah satu tolok ukur yang mendasar untuk menentukan kinerja pelaksana tugas-tugas Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.Tidak dipungkiri, bahwa walaupun […]
Baca selengkapnya »
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Ibukota suatu wilayah merupakan suatu tempat atau pusat berlangsungnya aktivitas pemerintahan, perputaran ekonomi serta menjadi pusat-pusat pelayanan dari daerah yang ada disekitarnya. Sehingga dalam menentukan ibukota suatu daerah oleh sebagian besar masyarakat dipandang sebagai hal yang penting guna keberlanjutan aktifitas hidup masyarakat itu sendiri. Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan […]
Baca selengkapnya »
