Judul-judul Skripsi Hukum

HUKUM PERDATA

1. HAK OPSI DALAM PENYELESAIAN HUKUM WARIS DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)
2. TINJAUAN YURIDIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA SATU
3. RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI (STUDI KASUS TENAGA KERJA Q-CLUB SLEMAN YOGYAKARTA)
5. PERLINDUNGAN  HUKUM   BAGI   PEMBERI   WARALABA DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN FEE OLEH PENERIMA WARALABA PADA PERJANJIAN WARALABA DI LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA YOGYAKARTA
6. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI TANAH MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
7. PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN UU NO. 1 TH. 1974 DI KABUPATEN MAGELANG
8. PELAKSANAAN PERKAWINAN SASAK MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI NUSA TENGGARA BARAT
9. PELAKSANAAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI JATIROGO TUBAN JAWA TIMUR.
10. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
11. UPAYA PENEGAKAN  HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG PATEN DI INDONESIA
12. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN HAK PATEN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENEMU DI BIDANG TEKNOLOGI DI INDONESIA
13. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LISENSI HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN LAGU DI INDONESIA
14. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN LISENSI DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU NO. 19 TH. 2002
15. PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK DI PERUM PEGADAIAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
16. SENGKETA PEMELIHARAAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DAN PENYELESAIANNYA PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA
17. AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA  BERSAMA BAGI YANG BERAGAMA ISLAM SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI KOTA YOGYAKARTA
18. TINJAUAN YURIDIS TENTANG GUGATAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
19. KEKUASAN ORANG TUA DAN PERWALIAN DALAM PRAKTEK PENGADILAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI KABUPATEN SLEMAN
20. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEDESAAN PADA BANK DESA DI KELURAHAN WONOSARI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
21. PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1958

HUKUM PIDANA

1. PERBEDAAN HUKUMAN (DISPARITAS PIDANA) DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
2. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KESEHATAN MELALUI PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PERANAN INFORMED CONSENT DALAM PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN
3. PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA
4. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PROSES PEMBUKTIANNYA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
5. PROSES PEMBUKTIAN DI DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI
6. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PROSES PEMBUKTIANNYA
7. 7.     PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  WIROGUNAN YOGYAKARTA
8. PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA ABORSI SUATU TINJAUAN NORMATIF
9. TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  DAN PENYELESAIANNYA DI KELURAHAN OESAPA NUSA TENGGARA BARAT
10. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VISUALISASI OLEH MEDIA TELEVISI MENGENAI ANAK YANG TERPAKSA MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
11. PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA ABORSI SUATU TINJAUAN NORMATIF

HUKUM BISNIS

Keterangan: Bagi yang berminat untuk memiliki versi lengkap judul diatas dalam format Msword hubungi ke nomor: HP. 0819 0405 1059/ 0812 2701 6999 atau Telp.0274-9553376. Skripsi Rp300rb, Tesis Rp500rb. Layanan ini bersifat sebagai referensi dan bahan pembelajaran. Kami tidak mendukung plagiatisme. Jika belum jelas, jangan ragu telepon kami :)

1. PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM FORMAT BISNIS FRANCHISE (WARALABA) DI KOTA MAKASSAR
2. PEMBIAYAAN PADA UKM MELALUI MODAL VENTURA OLEH PT.  SARANA KALTIM VENTURA
3. ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BELI SEWA PADA PT BOSOWA BERLIAN MOTOR DI KOTA MANOKWARI
4. ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PADA PENGGUNA
5. JASA LEMBAGA PEMBIAYAAN SEBAGAI PENUNJANG PEMASARAN KENDARAAN BERMOTOR
6. PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP WANPRESTASI REKSADANA BNI DANA BERBUNGA MENURUT UU NO. 8 TH. 1995 TENTANG PASAR MODAL
7. PENYELESAIAN WANPRESTASI DI PASAR MODAL DALAM SISTEM JATS MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
8. TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT ( BKO)
9. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR NEGOSIASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  DI KOTA PAREPARE
10. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN ASING MENURUT UU NO. 14 TH. 2001 TENTANG PATEN
11. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA
12. PENJAMINAN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT
13. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
14. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA
15. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BANK ARTHA GRAHA CABANG DENPASAR BALI
16. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA PT. REFI CHEMICAL INDUSTRY YOGYAKARTA

HUKUM TATA NEGARA

1. FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPUAS DAN SUNGAI MELAWI KABUPATEN SINTANG
2. PERANAN DPRD DALAM MEMBAHAS DAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA KENDARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
3. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN ASING YANG DIDAFTARKAN DI INDONESIA
4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER DI INDONESIA (STUDI KASUS GUGATAN MS CORP. TERHADAP PT PANCA PUTRA KOMPUTINDO)
5. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN BIAYA PATEN SEBAGAI SYARAT PERLINDUNGAN PATEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN PATEN DI INDONESIA (STUDI KHUSUS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA)

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK YANG BERORIENTASI WATERFRONT CITY
2. PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
3. GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH PROVINSI DIY

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Keyword: