BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari atau tidak oleh manusia, transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia. Hal ini disebabkan tingginya mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dari rumah ke kantor, dari kantor ke tempat pertemuan, dari desa ke kota, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke pasar, dan sebagainya. Dengan kata lain pengguna transportasi adalah pegawai, pelajar, pedagang, dan sebagainya. Sarana transportasi yang digunakan para pemakai jasa tersebut ada yang dimiliki sendiri, berupa kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, tetapi ada pula yang tidak memilikinya sehingga harus menggunakan jasa angkutan umum, baik angkutan umum pedesaan maupun angkotan kota. Angkutan umum pedesaan adalah angkutan umum dari dan ke wilayah pedesaan, sedangkan angkutan kota adalah angkutan di dalam kota.

Banyak sekali masalah yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan umum pedesaan dan angkutan kota tersebut. Masalah pertama berkaitan dengan penetapan jaringan trayek. Masalah penetapan jaringan trayek merupakan salah satu masalah yang sangat penting mengingat pemerintah harus menetapkan jaringan trayek yang dapat menjangkau sejauh dan sebanyak mungkin pengguna jasa angkutan umum dengan mempertimbangkan faktor muatan angkutan umum.

Masalah kedua dalam kebijakan angkutan umum adalah masalah biaya angkutan umum. Dalam hal ini pemerintah harus menetapkan sebijaksana mungkin agar perubahan trayek yang ditetapkan tidak menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan atas jasa angkutan yang digunakannya.

Masalah ketiga yang muncul dari penyelenggaraan angkutan umum adalah bagaimana caranya supaya kenyamanan pengguna angkutan umum itu dapat ditingkatkan. Dalam kaitannya dengan angkutan umum, kenyamanan merupakan salah satu unsur yang sering kali tidak diperhatikan. Bagi pengguna jasa sampai di tempat tujuan merupakan hal yang paling penting, sehingga terkadang tidak peduli harus mengalami ketidaknyamanan yang tidak menyenangkan, misalnya harus berdesak-desakan di dalam angkutan kota atau kadang harus bergelantungan di pintu angkutan kota karena sudah tidak kebagian tempat duduk, padahal mereka membayar ongkos yang sama. Di lain pihak bagi penyelenggara angkutan umum, kenyamanan tidak penting yang paling penting adalah mencapai target setoran yang harus disetor setiap hari, sehingga walaupun kursi penumpang sudah terisi semua, jika masih ada calon penumpang yang membutuhkan angkutan, tetap diangkut. Tentu saja hal-hal seperti itu sangat mengurangi kenyamanan pengguna jasa angkutan umum tersebut.

Masalah keempat yaitu jaringan jalan yang ada sangat terbatas sementara jumlah kendaraan, baik roda dua maupun roda empat semakin bertambah. Keempat masalah di atas masih ditambah lagi dengan masalah yang kelima, yaitu bagaimana agar kebijakan yang diambil pemerintah tentang angkutan umum tersebut tidak mematikan potensi angkutan umum lain yang masuk ke dalam kategori angkutan umum skala bawah, yaitu ojek dan becak. Tidak dapat diingkari bahwa masih banyak daerah yang tidak terjangkau oleh angkutan umum yang berupa kendaraan angkutan kota, khususnya ke tempat-tempat yang masih terpencil. Untuk itu diperlukan angkutan lain berupa ojek. Selain itu ada pula alternatif angkutan yang masih sering digunakan oleh masyarakat untuk mengangkut ke tempat-tempat yang tidak terlalu jauh, yaitu angkutan umum berupa becak. Ojek dan becak ini juga harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan angkutan umum. Jangan sampai kebijakan yang dibuat akan mematikan potensi ojek dan becak yang sama artinya dengan mematikan mata pencaharian rakyat kelas bawah yang menggantungkan rejekinya dari profesi menjadi tukang ojek dan tukang becak.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah membuat kebijakan yang berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu sebagai bagian dari kebijakan pembangunan seluruhnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belkang masalah di atas dirumuskan masalah berikut ini :

1. Bagaimana kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di bidang angkutan kota?
2. Bagaimana analisis SWOT kebijakan tersebut?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan diadakannya penulisan ini adalah untuk :

1. Untuk mengkaji kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di bidang angkutan kota.

2. Untuk mengkaji kebijakan tersebut menggunakan analisis SWOT.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi

metode ilmiah (Sumardjono, 1997 : 42).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif karena memberikan uraian mengenai hasil penelitian yang dimuat dalam satu analisis yang terkait dengan hasil penelitian.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan penertiban arus lalu lintas oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tinjauan khusus terhadap Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 249/KPTS/2001 tentang Penataan Arus Lalu Lintas Angkutan Umum dan Barang dalam Wilayah Kota Baturaja.

3. Pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua :

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung melalui obyek penelitian, yaitu dengan memperhatikan arus angkutan penumpang dan barang di dalam Kota Baturaja.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan pihak lain, dalam hal ini berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 249/KPTS/2001 tentang Penataan Arus Lalu Lintas Angkutan Umum dan Barang dalam Wilayah Kota Baturaja.

Dalam mengumpulkan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung ke objek penelitian (Singarimbun, 1976 : 3).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meminta data yang telah ada sebelumnya (Djarwanto, 1990 : 23).

4. Metode analisis

Untuk menganalisis permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian beserta analisanya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

E. Landasan Teori

1. Teori Tentang Kebijaksanaan

Baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat umum, pembuatan kebijakan merupakan tugas utama pemerintah. Dipercaya bahwa pemerintah harus membangkitkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan sarana pendidikan, menjamin keselamatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengambil beberapa insiatif yang berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintah harus mengejar tujuan mereka melalui aksi publik, bekerjasama dengan negara-negara lain, sektor swasta dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Tujuan resmi dan aktivitas pemerintah Negara Ketiga (atau pemerintah modern) difokuskan pada proses pembuatan kebijakan walaupun dalam prakteknya kebanyakan para pemegang kekuasaan lebih mengutamakan kebijakan yang membuat mereka tetap dapat bertahan dalam jabatannya.

Kebijakan sangat penting berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan arah atau nilai-nilai simbolik. Pemerintah sering mempergunakan kebijakan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya, sementara pihak oposisi menggunakan kebijakan yang sama untuk mengecam pemerintah atau membuktikan tuduhan mereka terhadap pemerintah. Kebijakan politik tidak hanya mempengaruhi para pemegang kekuasaan, tetapi juga milyaran orang yang berdiam di negara itu.

a. Pengertian Kebijakan

Masalah yang selalu berulang dalam ilmu sosial adalah bahwa banyak istilah, seperti “pemerintah” dan “kebijaksanan”, mempunyai banyak makna, tergantung kepada siapa yang menggunakannya dan dalam konteks apa. Permasalahannya bukan terletak pada mana yang benar, tetapi mahasiswa diharapkan menyadari banyaknya perbedaan arti tersebut dan menggunakan salah satu makna yang paling luas wawasannya. Hogwood dan Gunn (1984 : 34) telah memberikan beberapa klasifikasi dari definisi kebijaksanaan. Antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai sebuah label aktivitas

Sebagai contoh pernyataan tentang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, industri, hukum dan peraturan pemerintah.

2. Sebagai keputusan pemerintah

Sebagai contoh keputusan pemerintah untuk mengadakan pabrik nasional.

3. Sebagai program

Sebagai contoh kebijakan landreform.

4. Sebagai proses, sepanjang kebijakan itu berkaitan dengan pencapaian tujuan tertentu, dan lain-lain.

b. Kontribusi Kebijakan

Berbagai kemajuan yang diperoleh oleh suatu bangsa tidak terlepas dari kontribusi kebijakan yang diambil pemerintah negara tersebut. Sebagai contoh kesuksesan yang dicapai oleh 8 negara Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Jepang, Hongkong, Republik Korea, Singapore, Taiwan, Indonesia, Malaysia dan Taiwan.

Menurut Lidenberg dan Ramirez (1989 : 123) ada beberapa isu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pembuatan kebijaksanaan, antara lain :

1. Merekonstruksi masa lalu dan mempersiapkan masa depan.

2. Menghadapi masa depan : tujuan jangka pendek dan jangka menengah.

3. Memanajemen kegagalan dan keberhasilan.

4. Mempersiapkan organisasi untuk menghadapi perubahan.

c. Pembuatan Kebijakan Negara-negara Dunia Ketiga

Kebijakan yang berhasil di suatu negara belum tentu berhasil jika diterapkan di negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa pilihan pembuatan kebijakan yang dapat dipilih, seperti diuraikan berikut :

Model-model Pemusatan Kemasyarakatan

1. Analisa kelas sosial.

Model ini merupakan ide dari Marxist, bahwa kebijakan merupakan hasil dari konflik antara kelas sosial.

2. Pluralism.

Kebijakan merupakan hasil dari konflik, tawar-menawar antara koalisi dan berbagai kepentingan yang berbeda.

3. Pilihan masyarakat.

Kebijakan berangkat dari pluralisme yang ada di masyarakat yang disesuaikan dengan kepentingan organisasi.

Model-model Pemusatan Negara

1. Aktor rasional, bahwa aktor yang dipilih (person atau pemerintah) akan bersikap rasional di antara berbagai alternatif yang tersedia.

2. Politik birokrasi, bahwa kebijakan merupakan hasil dari manuver politik untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu.

3. Kepentingan negara, kebijakan berangkat dari proses politik mikro antara tokoh politik yang disesuaikan dengan kepentingan yang lebih luas.

d. Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan

Dalam banyak negara partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dibatasi. Hal ini dilakukan untuk membatasi partisipasi yang bersifat dapat membahayakan kedudukan pemerintah. Orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan/kapital yang besar yaitu kaum pemilik bisnis.

e. Kebijakan, Politik dan Implementasi

Kebijakan biasanya bersifat sederhana dan otomatis. Akan tetapi dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan kadang tidak dapat sederhana karena dipengaruhi oleh kepentingan politik orang-orang yang mengimplementasikannya.

Masyarakat dimanapun mengharapkan pemerintah melaksa-nakan kebijakan yang dapat bermanfaat bagi rakyat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan kadang-kadang menyimpang dari tujuannya semula dikarenakan faktor kepentingan politik pelaksananya, antara lain dalam rangka mempertahankan jabatan publik yang sekarang sedang dipegangnya atau untuk kepentingan lain yang bersifat individualistis.

Kebijakan pemerintah sering berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan, menurut Albert Waterston (1965 : 26), adalah usaha terorganisasi, sadar, dan terus-menerus untuk memilih alternatif terbaik yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Di lain pihak ilmu politik, melihat perencanaan sebagai proses politik yang melibatkan sejumlah individu dan organisasi yang saling tawar-menawar dan bernegosiasi, dari berbagai basis, untuk mencapai tujuan yang sedikit banyak mencerminkan kepentingan mereka (Scaffer, 1984 : 45).

Baca selengkapnya »

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Keyword:

metode penelitian kuantitatif (266), metode kuantitatif (128), kuantitatif (110), contoh penelitian kuantitatif (95), pengertian data kuantitatif (78), deskriptif kuantitatif (59), metodologi penelitian kuantitatif (52), pengertian data primer (49), pengertian kuantitatif (47), metode pengumpulan data kuantitatif (46)