BAB I PENDAHULUAN   A.   Latar Belakang Masalah Pembuatan serat buatan pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam perkembangan industri tekstil. Mulai dari kebutuhan hidup, bahan industri seperti tali, ban mobil, pelapis kabel dan jala ikan, ban lapisan untuk bangunan dan interior. Sehingga bahan baku terutama serat rayon sangatlah dibutuhkan dan haruslah […]

Baca selengkapnya »

 PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MELALUI EVALUASI ANGGARAN DAN REALISASINYA   Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, pemerintah pusat  mengantisipasinya dengan dikeluarkannya paket kebijakan bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan peran dari lembaga pemerintah daerah adalah bagi pelayanan publik (public services) secara efektif dan efisien melalui otonomi daerah.           Hal ini tentunya akan menuntut peran baru eksekutif dan […]

Baca selengkapnya »

SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH   Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akan menambah kewenangan yang dimiliki oleh daerah dan bertambah juga tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah. Dengan bertambahnya […]

Baca selengkapnya »

LAKIP SEBAGAI UKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH   Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai […]

Baca selengkapnya »

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA MASYARAKAT Diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan […]

Baca selengkapnya »

EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN SEBAGAI PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH     Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peranan Pemerintah terutama pemerintah daerah dalam era reformasi dan otonomi ini menjadi semakin penting. Otonomi yang dilaksanakan akan berdampak pada […]

Baca selengkapnya »

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH   Sehubungan dengan kecenderungan cepatnya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, memiliki implikasi terhadap percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan keinginan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih […]

Baca selengkapnya »

     A.  Latar Belakang Masalah  Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka seluruh kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Daerah, termasuk pembiayaannya, kecuali beberapa kewenangan yang tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.  Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya […]

Baca selengkapnya »

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penulisan Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka seluruh kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Daerah, termasuk pembiayaannya, kecuali beberapa kewenangan yang tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Berkenaan dengan penghitungan besarnya Dana […]

Baca selengkapnya »

BAB I PENDAHULUAN     A.   Latar Belakang Masalah Sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dan kemudian dibangun pula berbagai daerah otonom melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menyebabkan terdapatnya kebijakan dan implementasi sesuai dengan kondisi riil masyarakat bersangkutan. Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah menciptakan efisiensi […]

Baca selengkapnya »

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Disadari atau tidak oleh manusia, transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia. Hal ini disebabkan tingginya mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dari rumah ke kantor, dari kantor ke tempat pertemuan, dari desa ke kota, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke pasar, dan sebagainya. Dengan kata […]

Baca selengkapnya »

BAB I PENDAHULUAN   A.   Latar Belakang Masalah Krisis ekonomi dan politik yang menghantam mulai pertengahan tahun 1997, mengharuskan bangsa Indonesia menelaah kembali konsep-konsep, metode-metode dan praktek-praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterapkan selama tiga dekade terakhir yang diyakini berperan besar dalam menyumbang terjadinya krisis tersebut. Pemerintahan yang sentralistis dan birokrasi yang patrimonialistik, penyelenggaraan […]

Baca selengkapnya »

BAB I PENDAHULUAN   A.   Latar Belakang Masalah Administrasi negara harus turut secara aktif dalam semua sektor kehidupan. Sebab administrasi negara mengemban tugas negara dalam lapangan penyelenggaraan servis publik dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Konsekuensi logis dari tugas yang demikian membawa administrasi negara akan kebutuhan pouvoir discretionnaire, dengan tujuan agar dapat bertindak cepat menyelesaikan […]

Baca selengkapnya »

BAB I PENDAHULUAN   A.   Latar Balakang Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya.[1] Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu. Asas Hukum adalah prinsip yang dianggap […]

Baca selengkapnya »

KONSEP NEGARA HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG ADIL DAN BERTANGGUNG JAWAB A. Pendahuluan Pandangan tentang hubungan hukum dan kekuasaan tidaklah tunggal. Antara kaum idealis yang berorientasi das sollen dan kaum empiris yang melihat hukum sebagai das sein, memberikan pandangan yang berbeda. Namun kedua pandangan itu, mempunyai pendapat yang sama bahwa seharusnya hukum itu supreme atas […]

Baca selengkapnya »

BAB I PENDAHULUAN   A.   Latar Belakang Masalah Generasi muda merupakan sumber daya manusia yang potensial sehingga perlu untuk ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional, khususnya program pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Salah satu bagian dari pembangunan adalah pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara lestari dan […]

Baca selengkapnya »

BAB I PENDAHULUAN   A.   Pendahuluan Di dalam sistem hukum Indonesia dibedakan antara hukum publik dengan hukum perdata. Namun dari segi dogma ternyata sampai sekarang antara para cendekiawan hukum belum didapat kesepakatan pembedaan antara kedua bidang hukum itu bersifat mutlak. Yang ada hanya pembedaan yang bersifat relatif.[1] Salah satu unsur Peradilan Administrasi ialah Hukum Acara […]

Baca selengkapnya »